Didesak Presenter, Wakil Ketua MPR Akui RUU HIP Usulan Fraksi PDIP

"Proporsional itu berarti sebuah undang-undang tidak boleh men-downgrade Pancasila dalam bentuk tafsir yang dinormakan," kata Arsul Sani.

Presenter pun mempertanyakan terkait pasal 7 yang memuat Trisila dan Ekasila sebagai ciri pokok dari Pancasila. "Apakah itu merupakan downgrade (Pancasila)?" ujar presenter.

Arsul Sani tidak menanggapi panjang lebar karena khawatir ada ketersinggungan. Yang terang, imbuh Arsul Sani, pemunculan Trisila dan Ekasila merupakan kemunduran yang mestinya sudah selesai pada 18 Agustus 1945.

Menanggapi pernyataan Arsul Sani tersebut, presenter pun menanyakan, "Jika memang sudah selesai, mengapa tetap dimasukkan ke dalam draf?"

Pun Arsul Sani menjawab, "Wah kalau itu mesti tanya yang usul dong."

Nah, sosok yang mengusulkan RUU HIP ini memancing rasa penasaran presenter dan Refly Harun. "Yang usul kan DPR," tutur Refly Harun sambil tertawa.

Kemudian, presenter pun menimpali, "DPR kan (anggotanya) banyak, yang usul siapa nih?"

Arsul Sani pun mengakui bahwa RUU HIP tersebut merupakan usulan dari anggota DPR dari fraksi PDIP. "Gini RUU itu kan usulan dari beberapa anggota DPR yang memang dari teman-teman fraksi PDI Perjuangan," ujar dia.

Lalu presenter menanyakan sikap fraksi PPP terkait pasal 7 RUU HIP yang berisi tentang Trisila dan Ekasila.

Baca Juga: Massa Antikomunis Penolak RUU HIP Bakar Bendera PDIP, Begini Kata FPI

Dengan tegas Arsul Sani mengatakan tidak setuju.

"Kalau dalam catatan yang kami siapkan kalau pembahasan, UU-nya itu kalau ini berjalan tinggal jadi 17 pasal dan itu isinya hanya terkait pengaturan BPIP dalam level UU. karena BPIP hanya diatur perpres," ujar Arsul Sani.