Suara.com - Ketua PA 212 Slamet Maarif yang juga ikut dalam aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mempersilakan pihak-pihak terkait untuk melakukan pelaporan atas insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam aksi yang digelar, Rabu (24/6/2020).
Menurut dia, sebagai negara hukum, warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk melaporkan setiap kejadian terkait dugaan pelanggaran hukum.
"Ini negara hukum, jadi dari dulu kita menghargai proses hukum, siapapun silahkan mengambil jalur hukum jika ada pihak pihak yang diduga melanggar hukum," kata Slamet dihubungi Suara.com, Jumat (26/6/2020).
Meski begitu ia juga meminta agar kepolisian dapat memproses hukum pihak yang menjadi pengusul RUU HIP lantaran ia nilai terindikasi komunis.
Selain itu baik kepolisian maupun pemerintah, lanjut Slamet, harus melakukan tindakan hukum kepada pihak yang terindikasi ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila maupun Ekasila.
"Pihak kepolisian juga harus melakukan upaya hukum terhadap seseorang ataupun pihak pihak yang diguga menjadi inisiator usulan RUU HIP yang terindikasi berbau komunis, yang kontroversial bahkan membuat resah dan kegaduhan di masyarakat. Termasuk Badan kohormatan DPR harus segera mengusut anggota DPR yang terlibat," kata Slamet.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery, menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana, di Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/6/2020) hari ini.
Dalam pertemuan itu Herman mengakui membahas terkait peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan yang terjadi saat aksi unjuk rasa bertajuk tolak RUU Haluan Idelogi Pancasila di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (25/6/2020) lalu.
Herman yang juga merupakan politisi PDI-P itu mengklaim, kehadirannya tidak bermaksud mengintervensi polisi. Dia berdalih bahwa institusi Polri selaku penegak hukum mesti profesional dan netral.
Baca Juga: Inikah Oknum Demonstran Pembakar Bendera PDIP?
Menurut Herman, dalam pertemuan itu dirinya telah berdiskusi banyak dengan Nana dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Adapun hal-hal yang didiskusikannya yakni seputar proses penanganan terkait peristiwa pembakaran bendera PDI-P.
"Dari penjelasan yang saya dapat bahwa Polri sudah melakukan penyelidikan dan profiling, Polri sudah memiliki bukti-bukti pihak-pihak yang diduga melakukan hal tersebut. Namun untuk mengambil langkah lebih lanjut Polri harus mendapat laporan secara resmi dari pihak PDI Perjuangan," ujar Herman.
Kekinian, kata dia, pihak PDI Perjuangan baru akan melaporkan secara resmi insiden pembakaran bendera partai mereka pada siang ini sekitar pukul 14.00 WIB.
"Baru jam 14.00 WIB atau jam 15.00 WIB nanti maka pihak polri akan mengambil langkah setelah adanya laporan dari PDI Perjuangan," kata Herman.
Berita Terkait
-
Kader PDIP Surabaya Kibarkan Bendera di Rumah, Ketua: Kebenaran Akan Menang
-
Temui Kapolda Bahas Bendera PDIP Dibakar, Komisi III: Polri Harus Netral
-
Ketua Komisi III DPR Temui Kapolda Bahas Peristiwa Pembakaran Bendera PDIP
-
Eks Menteri Mengaku Bangga Jadi Musuh PKI, Minta Batalkan RUU HIP
-
Inikah Oknum Demonstran Pembakar Bendera PDIP?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!