Suara.com - Pengamat politik Hendri Satrio menilai ultimatum Presiden Jokowi mengenai reshuffle kabinet tidak akan menyasar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Pasalnya, ia menyebut Jokowi kini lebih menitikberatkan pada penanganan non-medis yakni pemulihan sektor ekonomi yang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.
"Kemungkinan besar (reshuffle kabinet) di kesehatan dan ekonomi. Tapi tidak untuk menteri kesehatan," ucap Hendri Satrio Apa seperti dikutip Suara.com dari kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Selasa (30/6/2020).
Hendri menuturkan, ketika Jokowi membentuk kabinet pada 2019 untuk membantu tugasnya, Indonesia tengah berada dalam situasi normal tanpa mengetahui akan adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan sehingga presiden belum memiliki inisiatif reshuffle.
"Begitu sekarang ada Covid-19, kalau presiden mau ganti menteri kesehatan dari dulu-dulu. Tapi sekarang dia lebih fokus ke penanganan non-medisnya, supaya ekonomi di Indonesia dan bangsa ini maju lebih cepat lagi," imbuhnya.
Menurut Hendri, wajar kalau Jokowi wajar mengganti jajarannya dengan orang yang mumpuni dalam menangani krisis ekonomi di tengah pandemi. Ia mencontohkan dengan sikap Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.
"Berkali-kali saya katakan. Dulu Churchill juga begitu.Begitu perang, ganti semua menterinya dengan menteri yang paham bagaimana menangani perang," ucap Hendri.
Ia menambahkan, "Harusnya Pak Jokowi ikutin aja. Sekarang ganti menterinya yang bisa menangani pandemi dan krisis supaya bisa naik lebih cepat".
Terlebih kata Hendri, Jokowi kini lebih berat menghadapi dampak akibat pandemi Covid-19 dibandingkan penyebabnya yang secara bertahap sudah bisa ditangani oleh masyarakat.
Baca Juga: Alasan Video Jokowi Marah Baru Diunggah Setelah 10 Hari
"Penyebanya kan Covid-19, perlahan tapi pasti negara ini sudah terbiasa menangani penyebab. Nah kelihatannya, Pak Jokowi justru lebih berat menghadapi akibatnya," imbuh Hendri.
Lebih lanjut, Hendri lantas menyinggung pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengakui adanya sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan.
Bagi Hendri, klaim yang disampaikan Moeldoko merupakan persoalan lama yang tak kunjung tuntas, sehingga wajar apabila Presiden menunjukkan kemarahannya dengan menyentil Kemenkes.
"Apa yang disampaikan Pak Moeldoko termasuk penyerapan, itu cerita lama banget gitu. Jadi wajar pak Jokowi marah-marah, karena gak ada hal yang diperbaiki, masalah sinergi BPJS dan menteri kesehatan itu kuno karena direksi BPJS tidak diganti," ucap Hendri.
Ia pun mengatakan publik sebenarnya sering melihat Jokowi menampilkan kekesalannya terhadap situasi rumit yang terjadi di Indonesia.
Namun kemarahan yang ditunjukkan dalam sidang paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu berbeda dari sebelumnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi