Suara.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta Israel untuk tidak melanjutkan rencananya mencaplok wilayah Tepi Barat, Palestina. Johnson, yang mengecam aneksasi tersebut, menegaskan jika London tidak akan mengakui perubahan apa pun pada garis perbatasan yang ditetapkan pada 1967.
"Pencaplokan akan melanggar hukum internasional," kata Johnson dalam sebuah opini untuk Yedioth Ahronoth, harian terlaris Israel.
"Itu juga akan menjadi hadiah bagi mereka yang ingin mengabadikan kisah-kisah lama tentang Israel."
"Saya sangat berharap pencaplokan itu tidak akan dilanjutkan," katanya.
"Jika diteruskan maka Inggris tidak akan mengakui perubahan apa pun pada garis 1967, kecuali itu disepakati oleh kedua belah pihak."
Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana memperluas wilayah kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi dan Lembah Jordan, sesuai dengan pembahasannya dengan Presiden AS Donald Trump pada Januari.
Dalam rencana tersebut Israel akan memperluas dan mengendalikan 30 persen dari wilayah Tepi Barat.
Para pemimpin Palestina, PBB, negara besar Eropa dan negara Arab yang bersekutu dengan Israel mengecam setiap pencaplokan wilayah, yang dirampas oleh Israel dalam perang 1967.
Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina yang ada saat ini ilegal. Israel memperdebatkan hal itu, dengan alasan sejarah, agama dan politik di wilayah-wilayah yang diduduki tersebut.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Tinggi, Palestina Tutup Betlehem
"Pencaplokan akan mengancam kemajuan yang telah dicapai oleh Israel dalam memperbaiki hubungan dengan dunia Arab dan Muslim," kata Johnson.
"Saya merasa sedih jika mengikuti usulan untuk mencaplok wilayah Palestina," sambungnya seperti dikutip Antara dari Reuters.
Berita Terkait
-
Aksi Jumat untuk Palestina, Massa Minta Indonesia Tinggalkan Board of Peace
-
Langkah Prabowo di Board of Peace Dinilai Realisme Politik untuk Bela Palestina
-
Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace
-
Dokumen Jeffrey Epstein Dibuka, Nama Donald Trump dan Bill Clinton Muncul
-
Zayn Malik Masuk Epstein Files, Disebut Jadi Selebriti Anti-Israel
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta