Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak segan mengancam anak buahnya direshuffle karena tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Namun, apakah Jokowi benar-benar akan memecat menterinya yang dianggap berkinerja buruk atau hanya merotasinya?
Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri melihat jejak rekam Jokowi kala melakukan reshuffle kabinetnya pada periode 2014-2019. Jokowi memang melakukan reshuffle kala itu, akan tetapi kebanyakan ia memindahkan satu nama ke kursi lain sehingga terlihat ada sejumlah rotasi dalam perombakan kabinetnya.
Peluang rotasi kabinet itu juga terlihat pada saat ini.
"Karena beberapa kali reshuffle dilakukan, Presiden menempatkan orang yang mungkin menurut Pak Presiden cocok enggak ya bekerjanya, kemudian juga menjadi orang yang dipercaya tapi kemudian tidak pas dengan pos itu diputar, dipindah ke pos lain," kata Putri dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).
Kemudian komposisi latar belakang menteri pun menurutnya tidak akan berubah. Di mana semisal ada satu kementerian yang diisi oleh profesional, maka ketika harus diganti akan diisi oleh orang yang berlatar belakang sama.
Begitupun dengan komposisi partai politik. Menurutnya Jokowi memiliki alasan tersendiri mengapa akhirnya ia memutuskan menbentuk Kabinet Indonesia Maju nan gemuk.
Oleh karena itu, menurutnya jika Jokowi benar melakukan reshuffle maka tidak akan terlihat ada perubahan yang berarti.
Tetapi Putri memiliki sudut pandang lain soal peluang lain di balik wacana reshuffle, yakni hadirnya partai politik baru. Kalau dilihat dari jejak rekamnya, Partai Demokrat yang paling berpeluang masuk kabinet ketika Jokowi mau mereshuffle.
Baca Juga: Jokowi Marah, Amien Rais: Jangan Bernasib Seperti Pak Harto
Hal itu disampaikannya karena melihat Ketua Umum Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kerap bertandang menemui Jokowi - Ma'ruf bahkan bertemu dengan Partai Golkar sebagai partai koalisi Jokowi.
"Meskipun dikatakan itu enggak ada hubungan secara langsung dengan poltiik kabinet tapi menurut saya itu ada, sedikit-sedikit ada hubungan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Roy Suryo 'Disikat' Polisi, Dicekal ke Luar Negeri Malah Cuma Senyum: Misi di Australia Beres!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional