Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberi usulan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mereset ulang formasi kabinetnya.
Hal tersebut disampaikan menanggapi Jokowi yang marah-marah kepada anak buahnya lantaran tidak melihat ada progres signifikan dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Mardani mengatakan ada tiga poin yang menurut Mardani bisa direset Jokowi. Poin pertama ialah pengurangan jumlah kementerian. Menurutnya lebih baik ada sejumlah kementerian yang dilebur menjadi satu sehingga lebih efisien.
"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali," kata Mardani dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (4/7/2020).
"Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak, Pak Jokowi," tambahnya.
Lalu poin kedua yang menurutnya bisa direset oleh Jokowi ialah garis pemerintah pusat dan daerah. Maksud dari Mardani ialah penataan ulang soal undang-undang otonomi daerah yang dianggapnya belum juga rampung.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kerap berjalan sendiri di luar jalur pemerintah pusat.
"Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana, gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat ke mana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI," ujarnya.
Lebih lanjut poin ketiga ialah soal anggaran. Menurutnya lebih baik anggaran yang dikeluarkan itu untuk target prioritas terlebih dahulu. Karena kalau kata Mardani, anggaran yang dimiliki negara pun tidak banyak.
Baca Juga: Jokowi Marahi Menteri, PKB: Terlihat Pemerintah Gagap Tangani Covid-19
"Ayo anggaran kita itu sedikit, mbok, ya diamanin yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin, perkotaan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Mardani: Isu Daerah Kini Punya Panggung
-
Mardani Ali Sera Puji Putusan MK Pisahkan Pileg-Pilpres dengan Pilkada
-
Tegaskan Pentingnya Aksi Nyata untuk Palestina, Deklarasi Jakarta Siap Dibacakan
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden