Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberi usulan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mereset ulang formasi kabinetnya.
Hal tersebut disampaikan menanggapi Jokowi yang marah-marah kepada anak buahnya lantaran tidak melihat ada progres signifikan dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Mardani mengatakan ada tiga poin yang menurut Mardani bisa direset Jokowi. Poin pertama ialah pengurangan jumlah kementerian. Menurutnya lebih baik ada sejumlah kementerian yang dilebur menjadi satu sehingga lebih efisien.
"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali," kata Mardani dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (4/7/2020).
"Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak, Pak Jokowi," tambahnya.
Lalu poin kedua yang menurutnya bisa direset oleh Jokowi ialah garis pemerintah pusat dan daerah. Maksud dari Mardani ialah penataan ulang soal undang-undang otonomi daerah yang dianggapnya belum juga rampung.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kerap berjalan sendiri di luar jalur pemerintah pusat.
"Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana, gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat ke mana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI," ujarnya.
Lebih lanjut poin ketiga ialah soal anggaran. Menurutnya lebih baik anggaran yang dikeluarkan itu untuk target prioritas terlebih dahulu. Karena kalau kata Mardani, anggaran yang dimiliki negara pun tidak banyak.
Baca Juga: Jokowi Marahi Menteri, PKB: Terlihat Pemerintah Gagap Tangani Covid-19
"Ayo anggaran kita itu sedikit, mbok, ya diamanin yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin, perkotaan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Mardani: Isu Daerah Kini Punya Panggung
-
Mardani Ali Sera Puji Putusan MK Pisahkan Pileg-Pilpres dengan Pilkada
-
Tegaskan Pentingnya Aksi Nyata untuk Palestina, Deklarasi Jakarta Siap Dibacakan
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi