Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberi usulan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mereset ulang formasi kabinetnya.
Hal tersebut disampaikan menanggapi Jokowi yang marah-marah kepada anak buahnya lantaran tidak melihat ada progres signifikan dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Mardani mengatakan ada tiga poin yang menurut Mardani bisa direset Jokowi. Poin pertama ialah pengurangan jumlah kementerian. Menurutnya lebih baik ada sejumlah kementerian yang dilebur menjadi satu sehingga lebih efisien.
"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali," kata Mardani dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (4/7/2020).
"Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak, Pak Jokowi," tambahnya.
Lalu poin kedua yang menurutnya bisa direset oleh Jokowi ialah garis pemerintah pusat dan daerah. Maksud dari Mardani ialah penataan ulang soal undang-undang otonomi daerah yang dianggapnya belum juga rampung.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kerap berjalan sendiri di luar jalur pemerintah pusat.
"Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana, gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat ke mana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI," ujarnya.
Lebih lanjut poin ketiga ialah soal anggaran. Menurutnya lebih baik anggaran yang dikeluarkan itu untuk target prioritas terlebih dahulu. Karena kalau kata Mardani, anggaran yang dimiliki negara pun tidak banyak.
Baca Juga: Jokowi Marahi Menteri, PKB: Terlihat Pemerintah Gagap Tangani Covid-19
"Ayo anggaran kita itu sedikit, mbok, ya diamanin yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin, perkotaan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Mardani: Isu Daerah Kini Punya Panggung
-
Mardani Ali Sera Puji Putusan MK Pisahkan Pileg-Pilpres dengan Pilkada
-
Tegaskan Pentingnya Aksi Nyata untuk Palestina, Deklarasi Jakarta Siap Dibacakan
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis
-
Kisah Yunita Bangun Dear June Official, Dari Satu Penjahit Hingga Tembus Pasar Singapura
-
Rantai Hingga Alat Bor Jadi Bukti, Ini Sederet Alat Siksa Penyekapan di Percetakan Senen