Suara.com - Warga DKI Jakarta dinilai belum siap untuk menghadapi new normal atau kehidupan baru dengan wabah Covid-19. Pasalnya selama sekitar sebulan sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi, angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat.
"Berdasar analisi data, kami melihat warga DKI kurang siap menghadapi new normal," kata kolaborator LaporCovid.org, Sulfikar Amir dalam keterangan pers, Senin (6/7/2020).
Seiring dengan meningkatnya jumlah tes berbasis molekuler yang dilakukan, transmisi kasus masih menunjukkan peningkatan. Di saat bersamaan, pengguna transportasi umum Transjakarta dan Commuter Line mengalami peningkatan secara bertahap, sehingga membutuhkan perhatian dan pemantauan khusus sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19.
Per Senin (28/7) pengguna Transjakarta capai 200.000, padahal rute yang berjalan cuma 29 saja.
"Melalui Program Active Case Finding, Dinas Kesehatan bahkan telah menemukan transmisi virus corona terjadi di sejumlah pasar tradisional dengan 345 pedagang positif," ujarnya.
Setidaknya ada 303 pasar tradisional tersebar di seluruh DKI Jakarta, namun hingga hari ini Pemprov DKI Jakarta baru melakukan pengetesan di 128 pasar.
Merujuk pada acuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu syarat pelonggaran pembatasan sosial adalah positivity rate dibawah 5 persen yang artinya prosentase jumlah pasien positif yang dites berbasis molekuler tidak lebih dari 5 persen. Khusus untuk DKI Jakarta, meskipun ada kecenderungan menurun, rerata angka positif di DKI Jakarta beberapa kali meningkat.
"Bahkan, pada 26 Juni 2020 positivity rate mencapai 7.1 persen. Artinya angka rerata positif masih fluktuatif," jelasnya.
Merespon hal ini, LaporCovid-19.org bersama Social Resilience Lab, NTU melakukan studi berbasis survei untuk memetakan persepsi risiko warga terhadap Covid-19. Studi ini dilakukan dari tanggal 29 Mei hingga 20 Juni 2020 dan berhasil mendapatkan lebih dari 200.000 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Baca Juga: Saat New Normal, BRIsyariah Optimistis Capai Target Pemerintah
Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 154,471 responden yang valid. Sebelumnya, pada empat hari awal masa studi, terdapat sebanyak 3,079 responden yang valid.
"Saat itu kami mendapatkan bahwa persepsi warga DKI terhadap New Normal cendenrung kurang siap (3.46)," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Saat New Normal, BRIsyariah Optimistis Capai Target Pemerintah
-
Antre hingga 2 Jam, Bima Arya: Penumpukan Penumpang KRL Dekati Angka Normal
-
Lima Wisata yang Bisa Dilakukan di Banyuwangi Saat New Normal, Apa Saja?
-
F1 Digelar Perdana Saat New Normal, Valtteri Bottas Jadi Juara
-
Kantongi Rekomendasi Gugus Tugas, Jemaat GKJ Temon Kembali Ibadah di Gereja
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas
-
Prarekonstruksi Ungkap Aksi Keji Ayah Tiri Bunuh Alvaro: Dibekap Handuk, Dibuang di Tumpukan Sampah
-
Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah
-
Banjir Kepung Sumatera, DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Rombakan Besar Prolegnas 2026: RUU Danantara dan Kejaksaan Dihapus, RUU Penyadapan Masuk Radar Utama
-
DPR Soroti Rentetan Bencana di Sumatera, Desak Pemda Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan
-
KPK Belum Juga Terima Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi, Eks Dirut ASDP Gagal Bebas Hari Ini?
-
Isu Ijazah Jokowi Mengemuka, Yuddy Chrisnandi: SE 2015 Tidak Pernah Diterbitkan untuk Itu
-
Awal 2026 Diterapkan, Mengapa KUHAP Baru Jadi Ancaman?
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?