Suara.com - Dua kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat menggelar latihan di Laut China Selatan. Latihan tersebut digelar dalam jangkauan pengawasan kapal-kapal Angkatan Laut China.
"Mereka (China) melihat kami dan kami sudah melihat mereka," kata Laksamana Muda James Kirk, komandan USS Nimitz kepada Reuters, Senin (6/7/2020).
Kapal tersebut telah melakukan latihan terbang di jalur air dengan kapal induk Armada Ketujuh, USS Ronald Reagan. Rangkaian latihan dimulai sejak Hari Kemerdekaan AS 4 Juli.
James Kirk menambahkan, kontak dengan kapal-kapal China terjadi selama latihan dan tidak ada ada insiden.
"Kami memiliki harapan bahwa kami akan selalu berinteraksi secara profesional dan aman. Kami beroperasi di perairan yang sangat padat, banyak jenis lalu lintas laut," ujar Kirk.
Pada masa lalu, Angkatan Laut AS membawa kapal-kapal induk untuk unjuk kekuatan di Laut China Selatan. Tetapi, latihan tahun ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat ketika AS mengkritik China atas penanganan virus corona.
AS juga menuduh China mengambil keuntungan dari pandemi untuk memperkuat klaim teritorialnya di perairan tersebut.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan AS telah sengaja mengirim kapalnya ke Laut China Selatan untuk pamer kekuatan. China juga menuduh AS berusaha memantik kemarahan antarnegara di kawasan itu.
Pentagon, ketika mengumumkan latihan kedua kapal induk, mengatakan ingin "membela hak semua negara untuk terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan".
Baca Juga: Indonesia Enggan Jadi 'Tameng' China atau AS di Konflik Laut China Selatan
AS menggambarkan kapal-kapal berbobot 100.000 ton, 12.000 tentara dan 90 unit pesawat yang mereka angkut itu sebagai simbol keteguhan hati.
China mengklaim 90 persen wilayah di Laut China Selatan, yang kaya sumber daya dan merupakan jalur perdagangan senilai tiga triliun dolar AS (sekitar Rp45 kuadriliun) per tahun. Begitu pula dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang juga memiliki klaim di wilayah itu
Di kawasan tersebut, China juga telah membangun pulau-pulau buatan. (Antara)
Berita Terkait
-
Profil USS Nimitz, Kapal Induk Tenaga Nuklir AS yang Ikut Memanaskan Perang Iran-Israel
-
"Satu Tembakan Saja Bisa Memicu Perang": Korut Beri Peringatan Keras ke Korsel soal Rudal
-
Kapal Monster Tiongkok Ancam Nelayan Filipina di Laut China Selatan
-
Laut China Selatan Memanas, Malaysia dan Vietnam Bentuk Pertahanan Bersama
-
Filipina Ancam Kerahkan Kapal Perang, Ketegangan di Laut China Selatan Memanas!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru