Diduga Muluskan Pembuatan KTP Djoko Tjandra, Lurah Terancam Dicopot

Suara.com - Lurah Grogol Selatan Asep Subahan kini terancam dicopot. Sebab, ia diduga membantu memuluskan pembuatan KTP elektronik buronan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan saat ini Asep tengah dalam status nonaktif. Asep disebutnya tengah diperiksa terkait kasus pembuatan KTP elektronik itu.

"Selama diperiksa (Asep) dibebaskan dulu, dibebaskan," ujar Chaidir saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).

Asep disebutnya terindikasi melakukan pelanggaran sebagai sebagai PNS dan bisa terkena hukuman disiplin berupa pencopotan dari jabatan. Namun Asep akan menjalani pemeriksaan dahulu selama dinonaktifkan.

"Kalau memang itu ditemukan dan ada kesalahpahaman prosedur dalam menjalankan tugas baru diberhentikan secara tetap dari jabatannya," katanya.

Selama tak menjabat Lurah, Camat Kebayoran Lama Aroman Nimbang akan menjadi Pelaksana Harian Lurah Grogol Selatan.

"Atasan langsung menunjuk lah PLH atau pak Camat menjadi Plh pak Lurah tersebut. Pak camat atasan langsung," pungkasnya.

Sebelumnya, nama buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra belakangan kembali mencuat setelah bisa lolos masuk ke Indonesia dan bahkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya itu, ternyata Djoko juga membuat KTP elektronik pada hari yang sama.

Tindakannya ini lantas menuai pertanyaan. Sebab, Djoko yang saat ini sudah menjadi warga negara Papua Nugini sudah tak memenuhi syarat untuk membuat KTP DKI Jakarta.

Baca Juga: Fadli Zon Bandingkan Penanganan Kasus Djoko Tjandra dan Maria Pauline

Belakangan juga diketahui Djoko melakukan rekam data untuk KTP di Dinas Dukcapil Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Bahkan proses yang dibutuhkan sampai KTP terbit hanya sekitar 30 menit.

Menanggapi hal ini, Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan, Abdul Haris mengatakan waktu 30 menit untuk membuat KTP tidaklah janggal. Menurutnya jangka waktu yang tersedia sejak ia melakukan perekaman data sampai KTP dicetak sudah cukup.

"Kalau bicara 30 menit, itu hal yang tidak aneh-aneh amat, karena kan dia rekam di tanggal 8 Juni," ujar Haris saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).