Suara.com - Presiden Turki pada hari Minggu (12/7/2020) menggarisbawahi bahwa status Hagia Sophia adalah masalah internal, mendesak negara-negara lain untuk menghormati keputusan akhir negara.
"Pembuat keputusan akhir tentang status Hagia Sophia adalah bangsa Turki, bukan yang lain. Ini urusan internal kami," kata Recep Tayyip Erdogan kepada jurnal Kriter yang berbasis di Istanbul sebagaimana dikutip dari kantor berita Anadolu.
Erdogan menekankan bahwa negara-negara lain harus menghormati keputusan Turki, menambahkan bahwa konversi landmark ikonik dari masjid ke museum pada tahun 1934 adalah "keputusan yang menyakitkan bagi bangsa kita."
Dia menolak kritik domestik dan asing atas keputusan tersebut, dengan mengatakan mereka "tidak memiliki nilai" di pengadilan.
Pada hari Jumat, pengadilan tinggi Turki membatalkan dekrit kabinet tahun 1934, yang mengubah Hagia Sophia di Istanbul menjadi museum.
Putusan Dewan Negara negara ini membuka jalan untuk digunakan kembali sebagai masjid setelah 85 tahun.
Diputuskan bahwa permata arsitektur telah dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh Ottoman Sultan Mehmet II, penakluk Istanbul, dan disajikan kepada masyarakat sebagai masjid - status yang tidak dapat diubah secara hukum.
Hagia Sophia digunakan sebagai gereja selama berabad-abad di bawah pemerintahan Kekaisaran Bizantium. Itu berubah menjadi masjid setelah penaklukan Istanbul pada tahun 1453. Pada tahun 1935, Hagia Sophia diubah menjadi museum.
Presiden Erdogan mengatakan kompleks bersejarah itu akan siap digunakan untuk salat Jumat pada 24 Juli mendatang.
Baca Juga: Turki Jamin Hagia Sophia Akan Selalu Jadi Warisan Dunia
Berita Terkait
-
Turki Jamin Hagia Sophia Akan Selalu Jadi Warisan Dunia
-
Keputusan Hagia Sophia Jadi Masjid Dikecam Dunia, Presiden Erdogan Cuek
-
Emirate Arab Sesalkan Turki Tetapkan Hagia Sophia Jadi Masjid
-
Hits: Hagia Sophia Jadi Masjid, Pria Indonesia Asyik Makan Kelelawar Goreng
-
Dikecam Karena Mau Diubah Jadi Masjid, Ini Sejarah Panjang Hagia Sophia
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah