Suara.com - Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, Rahayu Sarawati Djojohadikusumo atau Sara membantah soal "bagi-bagi" jatah untuk perusahaan eksportir benih lobster yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Saras, perusahaannya bukan bak orang 'baru' yang tiba-tiba mendapatkan jatah tanpa memiliki kapabilitas sesuai.
PT Bima Sakti Mutiara menjadi salah satu dari puluhan perusahaan yang terdaftar sebagai eksportir. Perusahaan itu disebutkannya sudah berdiri sejak 34 tahun yang berfokus pada mutiara. Sara menyebut perusahaannya tengah memproses penggantian nama menjadi PT Bima Sakti Bahari karena ingin menerapkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
Saras mengatakan proses pergantian nama itu sudah dilakukan sebelum Menteri KP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Hal tersebut disampaikannya melalui diskusi yang disiarkan langsung melalui akun YouTube "Let's Talk With Sara", Senin (13/7/2020).
"Jadi kita waktu itu langsung saja pas mendengar bahwa ada potensi ada dibukakan pintu seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mengembangkan usaha lobster, kami akhirnya mendaftarkan diri dengan yang bersamaan kita sedang mengubah akte untuk menjadi Bima Sakit Bahari," kata Sara.
Sara pun berusaha menyampaikan visi misi perusahaannya kepada KKP saat mendaftarkan diri. Pembudidayaan perikanan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan ia mendaftarkan perusahaan tersebut.
Bukan hanya fokus pada ekspor benih lobster saja, akan tetapi juga keberlangsungan ekosistem di lautnya. Pakan menjadi salah satu hal yang juga menjadi konsentrasinya.
"Jadi itu penting buat saya karena apa? Karena Indoensia maupun Asia telah mendapatkan reputasi kurang baik karena adanya kita tidak melakukan farming yang sustainable. Kita adanya farming yang take, take, take tanpa kita memperhatikan lingkungan hidupnya, itu bukan bagian dari visi misi kami," ujarnya.
Karena itu, putri dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo itu membantah mendapatkan jatah dalam daftar perusahaan eksportir benih lobster tanpa memiliki kapasitas.
"Mohon maaf kalau misalkan ini penunjukkan langsung kalau penunjukkan, yes, mau dituduh bahwa ini ada sedikit permainan dan kita tidak kita punya kapasitas, silahkan berarti ada KKN," katanya.
Baca Juga: Blak-blakan Keponakan Prabowo Jawab Tudingan Kongkalikong Ekspor Lobster
"Tapi karena ini dibuka pintunya kepada siapapun yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya financial strength untuk bisa ya itu tadi mengembangkan lobster pasir selama 14 bulan, membudidaya lobster budidaya sampai dua tahun," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak