Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto angkat bicara terkait isu ada rumah sakit 'nakal' yang mengambil keuntungan di tengah pandemi Covid-19.
Menkes Terawan yakin tidak ada rumah sakit yang memanfaatkan keuntungan saat pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Ulin Tower RSUD Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (17/7/2020) siang.
"Saya percaya, rumah sakit punya etika yang baik dan semua punya keinginan yang baik untuk memberikan pelayanan dan melaporkan serta menagihkan," kata Terawan dikutip dari Kanal Kalimantan—jaringan Suara.com.
Ditambahkan Terawan, pihaknya tinggal melakukan verifikasi melalui BPJS Kesehatan.
Di samping itu, jajarannya juga akan melakukan cek ulang, guna melihat tidak adanya fraud atau penipuan terkait pasien yang dipositifkan Covid-19.
"Kami tinggal memverifikasi melalui BPJS dan nanti kami juga akan cek ulang untuk melihat bahwa tidak ada fraud ataupun adanya masalah di situ," ujarnya.
Ia sendiri meminta masyarakat untuk tidak terlalu percaya dengan adanya informasi itu. Karena, harus sesuai dengan data dan fakta yang ada.
"Semuanya harus by data. Tidak boleh semuanya berdasarkan opini. Nanti kami akan cek semua," pungkas Menkes Terawan.
Baca Juga: Menkes Ubah Istilah Covid-19, Karni Ilyas: Orang Kampung Saya Makin Bingung
Pasien Covid-19
Diberitakan Suara.com sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengadukan dugaan rumah sakit 'nakal' yang merawat pasien Covid-19 di sejumlah daerah ke Menkes RI dr Terawan Agus Putranto.
Dalam rapat kerja pada Rabu (15/7/2020), Said mengadukan kepada Terawan soal rumah sakit yang sengaja menyatakan pasien positif Covid-19 demi mendapat dana anggaran pemerintah.
"Terdapat kenakalan juga di rumah sakit, pasien bukan Covid-19 tapi dinyatakan positif Covid-19. Keluarga pasti tidak terima, sudah dua pekan mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit itu menyerah," kata Said Abdullah.
Dalam penyelidikan lebih lanjut, kata Said, rumah sakit itu ternyata sengaja menyatakan pasien tersebut positif Covid-19.
Tujuannya, demi mendapatkan dana anggaran penanggulanan Covid-19 dari pemerintah.
Berita Terkait
-
Indonesia Nomor 2 Dunia Kasus TBC, Menko PMK Minta Daerah Bertindak Seperti Pandemi!
-
Kadar Gula Tinggi dan Saturasi Oksigen Anjlok, Ivan Gunawan Merasa Ajal Sudah Dekat
-
Ulasan City of Ash and Red, Novel Thriller Psikologis yang Menyesakkan
-
Review Film Eddington: Paranoia Massal dan Satir Gelap Ala Ari Aster
-
KPK Usut Bansos Presiden: Berani Bidik 'Ikan Paus' Korupsi atau Berhenti di Eselon Bawah?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hari Ini Bergerak Geruduk DPR, Demo Buruh KASBI Bakal Dijaga Ketat 1.464 Aparat
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik