Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bersyukur kembali memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2019.
Sudah empat tahun pemerintah pusat mendapatkan opini WTP terhadap LHP LKPP dari tahun 2016 hingga 2019.
"Alhamdulillah selama empat tahun berturut-turut sejak 2016 sampai 2019 pemerintah pusat dapat mempertahankan opini WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat dari 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 di tahun 2019," Jokowi saat memberikan sambutan dalam penyampaian LHP LKPP tahun 2019 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2020).
Mantan Gubernur Jakarta itu meminta jajaran menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter perbaikan, reform dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.
"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, parameter reform dan sebagai parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," ucap dia.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan opini WTP untuk tetap mempertahankan dan melakukan reformasi.
Kemudian untuk kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer untuk segera melakukan perbaikan.
Selain itu, Jokowi mengaku akan terus memantau kementerian atau lembaga yang melakukan langkah-langkah perbaikan. Kepala Negara menginginkan uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dirasakan masyarakat.
"Langkah perbaikan betul-betul harus konkret harus nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tutur dia.
Baca Juga: Bandingkan Pencalonan AHY dan Gibran, Arief Poyuono: Anak Jokowi Punya Hak
Terakhir Jokowi menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2019.
Berita Terkait
-
Terima LHP LKPP, Jokowi: Percuma Tidak Bisa Cepat Dibelanjakan untuk Rakyat
-
Presiden Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi
-
Presiden Jokowi Diminta Lobi Malaysia agar Deportasi Djoko Tjandra
-
Kemenhan Jelaskan Temuan BPK Soal APBN Rp 48 M Mengalir ke Rekening Pribadi
-
Viral Foto Sri Mulyani dan Jokowi saat 1998, Sri Mulyani Diramal Jadi RI 1
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!