Suara.com - Departemen Perdagangan AS kembali menambah belasan perusahaan asal China ke dalam daftar hitam atau blacklist karena diduga menggunakan pekerja paksa dan melanggar hak asasi manusia muslim Uighur.
Menyadur Channel News Asia, ada 11 perusahaan asal China yang di-blacklist karena diduga terlibat penggunaan kerja paksa warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat membeli komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.
"Beijing secara aktif mempromosikan praktik kerja paksa dan skema analisis dan pengumpulan DNA yang tercela untuk menekan warganya," kata Menteri Perdagangan Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan.
Wilbur Ross menambahkan bahwa langkah pembatasan tersebut diambil untuk memastikan barang-barang dari AS tidak digunakan oleh rezim Beijing yang represif.
Salah satu perusahaan yang di-blacklist adalah Nanchang O-Film Tech, pemasok komponen yang digunakan di produk dari Apple, Amazon.com, dan Microsoft.
Selain itu ada KTK Group, yang memproduksi lebih dari 2.000 produk yang digunakan untuk membangun kereta berkecepatan tinggi. Kemudian ada Tanyuan Technology, yang merakit komposit aluminium komposit konduktif termal tinggi, Hefei Bitland Information Technology dan Hefei Meiling Co. Ltd.
Changji Esquel Textile Co, yang diluncurkan Esquel Group pada 2009 juga masuk dalam daftar. Esquel Group memproduksi pakaian untuk Ralph Lauren, Tommy Hilfiger dan Hugo Boss. Perusahaan tekstile lainnya seperti Hetian Taida Apparel, Nanjing Synergy Textiles Co. Ltd.
Perusahaan aksesori rambut Hetian Haolin dan Genomics Institute, sebuah perusahaan genomik yang memiliki hubungan dengan pemerintah China juga ikut di-blacklist. Xinjiang Silk Road BGI dan Beijing Liuhe BGI juga dikenai sanksi karena melakukan analisis genetik.
Senator Josh Hawley, mengatakan bahwa akan ada undang-undang yang menghukum perusahaan-perusahaan AS yang menggunakan kerja paksa dalam rantai pasokan mereka.
Baca Juga: Buatan China, Vaksin Covid-19 Sinovac Biotech Tiba di Indonesia
Kedutaan Besar Tiongkok di Washington belum memberikan tanggapan atas langkah Amerika Serikat tersebut. Pada bulan Mei, kementerian luar negeri China mengkritik langkah yang diambil oleh AS sebagai penyalahgunaan langkah-langkah kontrol ekspor, melanggar norma-norma dasar hubungan internasional, dan mengganggu urusan dalam negeri China.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Kecil Korban Bullying Besar Jadi Pembunuh Hamas, Ini Tampang Direktur Mossad Baru Roman Gofman
-
Kementerian P2MI Luncurkan Gerakan Nasional Migran Aman untuk Perkuat Pelindungan PMI
-
Prabowo Tambah Kekuatan Militer RI, 6 Jet Rafale hingga Rudal Meteor Diserahkan ke TNI
-
Ribuan Warga Menonton Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran, KDM: Berdampak Positif bagi Ekonomi
-
Jakarta Catat 6 Suspek Hantavirus, Aktivitas Bersih-Bersih Rumah Bisa Jadi Pemicu Paparan
-
Guntur Romli Soal Ucapan 'Rakyat Desa Tak Pakai Dolar': Kalau di Cerdas Cermat, Skornya Minus 5
-
Bagi Masyarakat Adat Malaumkarta, Egek Jadi Ritual Menjaga Laut dari Ancaman Eksploitasi
-
Aturan Pilah Sampah DKI Dikritik, Mengapa Beban Lebih Banyak ke Warga?
-
Pramono Anung Pasang Mata di Seluruh Jakarta, Tawuran dan Kriminalitas Diburu CCTV
-
Batal Diperiksa Hari Ini untuk Kasus Haji, Muhadjir Effendy Minta KPK Tunda Jadwal Pemeriksaan