Suara.com - Departemen Perdagangan AS kembali menambah belasan perusahaan asal China ke dalam daftar hitam atau blacklist karena diduga menggunakan pekerja paksa dan melanggar hak asasi manusia muslim Uighur.
Menyadur Channel News Asia, ada 11 perusahaan asal China yang di-blacklist karena diduga terlibat penggunaan kerja paksa warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat membeli komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.
"Beijing secara aktif mempromosikan praktik kerja paksa dan skema analisis dan pengumpulan DNA yang tercela untuk menekan warganya," kata Menteri Perdagangan Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan.
Wilbur Ross menambahkan bahwa langkah pembatasan tersebut diambil untuk memastikan barang-barang dari AS tidak digunakan oleh rezim Beijing yang represif.
Salah satu perusahaan yang di-blacklist adalah Nanchang O-Film Tech, pemasok komponen yang digunakan di produk dari Apple, Amazon.com, dan Microsoft.
Selain itu ada KTK Group, yang memproduksi lebih dari 2.000 produk yang digunakan untuk membangun kereta berkecepatan tinggi. Kemudian ada Tanyuan Technology, yang merakit komposit aluminium komposit konduktif termal tinggi, Hefei Bitland Information Technology dan Hefei Meiling Co. Ltd.
Changji Esquel Textile Co, yang diluncurkan Esquel Group pada 2009 juga masuk dalam daftar. Esquel Group memproduksi pakaian untuk Ralph Lauren, Tommy Hilfiger dan Hugo Boss. Perusahaan tekstile lainnya seperti Hetian Taida Apparel, Nanjing Synergy Textiles Co. Ltd.
Perusahaan aksesori rambut Hetian Haolin dan Genomics Institute, sebuah perusahaan genomik yang memiliki hubungan dengan pemerintah China juga ikut di-blacklist. Xinjiang Silk Road BGI dan Beijing Liuhe BGI juga dikenai sanksi karena melakukan analisis genetik.
Senator Josh Hawley, mengatakan bahwa akan ada undang-undang yang menghukum perusahaan-perusahaan AS yang menggunakan kerja paksa dalam rantai pasokan mereka.
Baca Juga: Buatan China, Vaksin Covid-19 Sinovac Biotech Tiba di Indonesia
Kedutaan Besar Tiongkok di Washington belum memberikan tanggapan atas langkah Amerika Serikat tersebut. Pada bulan Mei, kementerian luar negeri China mengkritik langkah yang diambil oleh AS sebagai penyalahgunaan langkah-langkah kontrol ekspor, melanggar norma-norma dasar hubungan internasional, dan mengganggu urusan dalam negeri China.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya