- Kejari Samosir menetapkan Kepala Dinas Sosial, Fitri Agus Karokaro, tersangka korupsi dana bantuan banjir 2024.
- Tersangka diduga menyelewengkan dana bantuan tunai menjadi barang, merugikan negara Rp516,2 juta.
- Akibatnya, Fitri Agus Karokaro ditahan 20 hari di Lapas Pangururan untuk pengembangan penyidikan.
Suara.com - Bencana seharusnya menjadi momen paling jujur bagi negara untuk hadir. Namun di Desa Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, bantuan justru berubah menjadi ironi.
Di tengah penderitaan ratusan keluarga korban banjir bandang, dana yang mestinya menjadi penopang hidup justru diduga dijadikan ladang kepentingan pribadi oleh pejabat yang seharusnya melindungi.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Samosir menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karokaro, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan untuk korban banjir bandang di Kabupaten Samosir tahun 2024.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Satria Irawan, yang menyebut bahwa perbuatan tersangka diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516.298.000 atau sekitar Rp516,2 juta.
Padahal, total bantuan bencana yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penanganan korban banjir bandang di wilayah tersebut mencapai Rp1,5 miliar, yang diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga korban banjir bandang di Desa Sihotang, Kecamatan Harian.
Dalam keterangannya, Satria menjelaskan bahwa Fitri Agus diduga menyelewengkan dana bantuan dengan cara mengubah mekanisme penyaluran bantuan.
Bantuan yang semula direncanakan disalurkan dalam bentuk bantuan tunai (cash transfer) kepada para korban, justru dialihkan menjadi bantuan barang.
Perubahan skema tersebut dilakukan dengan cara menyarankan dan menunjuk BUMDes-MA Marsada Tahi sebagai penyedia barang, meskipun penunjukan itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Tak hanya itu, dalam proses pengadaan bantuan tersebut, Fitri Agus juga diduga meminta jatah atau penyisihan dana sebesar 15 persen dari nilai bantuan.
Baca Juga: Tembus Jalur Udara, Bantuan 3 Ton Sudah Tiba di Takengon
“Tersangka FAK meminta penyisihan sebesar 15 persen dari nilai bantuan kepada BUMDes-MA Marsada Tahi untuk keuntungan pribadi dan pihak lain,” ungkap Satria.
Akibat perbuatan tersebut, sebagian dana bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh para korban banjir bandang diduga tidak tersalurkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.
Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, Fitri Agus Karokaro kini ditahan di Lapas Kelas III Pangururan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
"Terhadap tersangka FAK dilakukar pemeriksaan kesehatan dan oleh dokter dinyatakan sehat. Kemudian, tersangka dilakukan penahanan di Lapas Kelas Ill Pangururan selama 20 hari kedepan," kata Kasi Intel Kejari Samosir Richard Simaremare.
Kejaksaan menegaskan proses hukum akan terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus penyelewengan bantuan bencana ini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
Terkini
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Gus Ipul Minta Pendamping PKH Datangi 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan
-
Golkar Resmi Proses PAW Adies Kadir, Sarmuji Tegaskan Tak Ada 'Lompat Pagar'
-
MKMK Dinilai Hanya Bisa Adili Etik, Keppres Pengangkatan Adies Jadi Hakim MK Tak Bisa Dibatalkan?
-
Drama Tetangga: Teriakkan Suara Drum Berujung Pengeroyokan, Korban Malah Jadi Terlapor
-
Nasib Tragis Sutaji, Pemuda Pondok Labu Tewas Terlindas Transjakarta di Depan Bus Stop Taman DDN
-
Saut Situmorang: OTT Bea Cukai Tak Mengejutkan, Tanpa Reformasi Sistem Hasilnya Akan Stagnan
-
6 Fakta Amuk Angin Kencang di Cibinong, Warga Histeris Lihat Atap Pakansari Berterbangan
-
Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
-
Sinyal Kuat Golkar: Prabowo Dijamin Maju Lagi di Pilpres 2029, Asalkan...