Suara.com - Pemerintah Malaysia mewajibkan siapa pun yang akan merekam film harus mendapatkan izin dan lisensi yang sah di mata hukum. Aturan ini termasuk film untuk konten media sosial.
Menyadur Straits Times, hal tersebut berdasarkan keputusan dari Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang diumumkan pada Kamis (23/7).
Peraturan ini menimbulkan pertanyaan apakah orang-orang ketika membuat video untuk YouTube, TikTok, Facebook Live, dan platform media sosial lainnya adalah melanggar hukum.
Pernyataan tentang lisensi film ini diumumkan oleh Menteri Komuikasi dan Multimedia Malaysia Saifuddin Abdullah, beberapa hari setelah kementerian ini memprakarsai penyelidikan terhadap jurnalis Al Jazeera atas film dokumenter tentang pekerja migran.
Saluran berita asal Qatar ini dituding membuat dan menyiarkan dokumenter tentang pekerja migran Malaysia yang tak berizin. tanpa mendapatkan lisensi dari National Development Corporation (Finas) Malaysia.
"Aturan ini berlaku untuk semua orang, baik itu media massa konvensional, atau media (sosial) pribadi," ujar Saifuddin.
"Kami mendorong kegiatan pembuatan film, tetapi semuanya tunduk pada hukum dan peraturan yang ada," sambungnya.
Penegakkan lisensi Finas ini menarik perhatian sejumlah pengawas media di negara Jiran.
Pusat Jurnalisme Independen (CIJ) Malaysia mengatakan mereka khawatir dengan tindakan pemerintah terhadap para jurnalis.
Baca Juga: Kemlu Siap Bantu Pulangkan Buronan Djoko Tjandra dari Malaysia
Sementara Klub Koresponden Asing Malasyia (FCCM) mengatakan materi yang disiarkan di saluran berita dulunya tak memerlukan izin atau lisensi dari Finas.
Pernyataan Saifuddin yang tidak mengecualikan video rumahan dari persyaratan ini, akan meningkatkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi di Malaysia yang berada di bawah pemerintahan Perikatan Nasional baru, berkuasa mulai Maret lalu.
Al Jazeera yang bersikeras tidak melanggar aturan lisensi, mengatakan film dokumen Al Jazeera 101 East merupakan laporan isu terkini yang harusnya tak memerlukan adanya izin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu