Suara.com - Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya mendatangi Balai Kota untuk mengadu masalah Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Jakarta. Mereka menyebut masih ada ribuan warga yang belum menerima bantuan tersebut.
Beberapa LSM itu terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Serikat Pekerja Rakyat Indonesia (SPRI), dan Inisiatif.
Ketiganya diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria sore tadi di ruangannya.
Periset Fitra, Gunadi Ridwan mengatakan pihaknya sudah menyampaikan warga yang tak mendapatkan bantuan itu langsung kepada Riza.
Berdasarkan survei yang ia lakukan di 5 kota dan satu Kabupaten, ada 3.194 masyarakat tak mampu yang tak menerima Bansos.
"Sekitar 3 ribu yang tidak dapat bantuan itu data berdasarkan survei di responden yang sifatnya bukan seluruhnya, 5 kota satu kabupaten Pulau Seribu. Ada 3.194 masyarakat RT miskin yang belum tercover," ujar Gunadi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/7/2020).
Ia menyebut masyarakat yang tak mendapatkan bantuan ini disebabkan kesalahan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Pasalnya masih banyak warga yang mampu justru mendapatkan bantuan.
"Proses pemberian data bansos kemarin ada masalah khususnya data di mana masih ada warga dia berhak tetapi tidak dapat, melainkan yang tidak berhak justru menerima," jelasnya.
Selain itu, sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan pada 10 Maret lalu, ia meyakini banyak warga miskin baru. Karena itu jumlah penerima Bansos ini jadi bertambah.
"Pandemi kemarin itu ada guncangan ekonomi. Jadi ada orang miskn baru yang harusnya dia menghasilkan harus berhenti memungkinakan terjadinya masyarakat sulit," jelasnya.
Menurutnya Pemprov harus segera memperbarui data penerima Bansos ini agar tak terjadi kekacauan sosial ke depannya.
Baca Juga: Bansos Jadi Jurus Sri Mulyani Tekan Peningkatan Orang Miskin
Caranya, kata Gunadi, dengan menarik berbagai piutang Pemprov dan melakukan pengalihan anggaran untuk membantu pengadaan paket baru ini.
"Karena bisa saja ada kekacauan sosial akibat pandemi ini terus tidak ada penjaring penyanggah dari program pemerintah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
2 Cara Cek Nama Penerima Bansos 2025 via HP: Cuma Pakai KTP, Dana Rp900 Ribu Siap Dicairkan
-
Usut Korupsi Bansos Beras, KPK Periksa Sejumlah Pendamping PKH di Jawa Tengah
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek