Suara.com - Berbeda dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, "kicauan" Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei mengenai penghancuran Israel dianggap tidak melanggar kebijakan Twitter.
Menyadur Times Of Israel, Twitter mengatakan saat pertemuan dengan Komite Knesset untuk Urusan Keimigrasian, Penyerapan dan Diaspora bahwa cuitan pemimpin Iran tidak melanggar kebijakannya.
"Kami memiliki pendekatan terhadap para pemimpin yang mengatakan bahwa interaksi langsung dengan sesama tokoh publik, komentar tentang isu-isu politik saat itu, atau keributan kebijakan luar negeri pada masalah ekonomi-militer umumnya tidak melanggar aturan kami," jelas Ylwa Pettersson, kepala kebijakan Twitter untuk negara-negara Nordik dan Israel.
Pettersson menanggapi pertanyaan dari aktivis pro-Israel Arsen Ostrovsky, yang bertanya mengapa Twitter memasang label khusus pada tweet Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa itu melanggar aturan perusahaan.
Sementara itu, banyak tweet dari pemimpin Iran tentang keinginannya menghancurkan Israel justru dianggap tidak melanggar kebijakan Twitter.
Pada 29 Mei, Twitter untuk pertama kalinya memasang label peringatan di cuitan Trump tentang kerusuhan saat aksi protes kematian George Floyd.
"Saya hanya ingin menyelaraskan pertanyaan [Ostrovsky]: menyebutkan genosida di Twitter tidak apa-apa, tetapi mengomentari situasi politik di negara-negara tertentu tidak oke?" tanya MK Michal Cotler-Wunsh, pimpinan pertemuan online tersebut.
"Jika seorang pemimpin dunia melanggar aturan kami, tetapi ada minat yang jelas untuk mempertahankannya, kami dapat menempatkannya di belakang pemberitahuan yang memberikan lebih banyak konteks tentang pelanggaran dan memungkinkan orang untuk mengklik jika mereka ingin melihat konten," jawab Pettersson.
"Itulah yang terjadi pada tweet Trump, tweet itu melanggar kebijakan kami mengenai mendukung kekerasan berdasarkan konteks historis pada baris terakhir tweet tersebut dan risiko bahwa itu mungkin dapat menginspirasi kerusuhan dan tindakan serupa." jelas Pettersson.
Baca Juga: Sebelum Hagia Sophia, Ternyata Isreal Lebih Dulu Ubah Masjid Jadi Sinagog
Tweet Trump 29 Mei berakhir dengan kata-kata: "Kesulitan apa pun dan kami akan mengambil kendali tetapi, ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai. Terima kasih!"
Selain label peringatan, Twitter juga menonaktifkan fitur "like" untuk postingan tersebut, tetapi memutuskan untuk tidak menghapus postingan tersebut.
Pettersson tidak berkomentar secara khusus tentang tweet yang menghasut yang dituliskan oleh pemimpin Iran.
Setelah pertemuan online tersebut, Cotler-Wunsh berkicau mengenai kebijakan Twitter yang seolah menerapkan standar ganda.
"Wow. Twitter baru saja mengakui bahwa tweet yang menyerukan genosida terhadap orang Yahudi oleh para pemimpin Iran tidak melanggar kebijakannya! Ini standar ganda. Ini antisemitisme." tulis Cotler-Wunsh.
Ayatollah Khamenei berkicau di Twitter yang menyebutkan untuk melawan Israel dengan senjata namun tidak diberi tanda khusus oleh Twitter.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut