Suara.com - Sejumlah tokoh politik membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui koalisi tersebut diiniasi oleh akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan sah-sah saja koalisi itu dibentuk. Ia menganggap koalisi itu merupakan oposisi swasta.
"Ya saya kira itu oposisi swasta ya. Artinya bukan berada dalam parlemen, dalam partai politik, tapi di luar parlemen, ya sah saja saja, dijamin Undang-Undang kok berserikat mengeluarkan pendapat," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Rabu (5/8/2020).
Namun menurut Donny, yang terpenting saat ini yang dibutuhkan Indonesia yakni solusi bukanlah deklarasi.
Solusi yang dimaksud Jokowi di tengah pandemi yaitu bersama-sama membantu pemerintah menyelesaikan krisis akibat Covid-19.
"Saat ini Indonesia membutuhkan solusi bukan deklarasi. Artinya kalau menyelamatkan pemerintah, cari jalan bersama sama kita menyelesaikan krisis ini. Misalnya untuk bantu korban PHK, atau membantu siswa yang tidak bisa mengakses intern karena tidak punya kuota, itu yang paling penting itu yang perlu diselamatkan. Deklarasi penting tapi solusi lebih penting," ucap dia.
Karena itu, Donny menuturkan tak masalah jika ada oposisi swasta membentuk gerakan tersebut.
"Nggak masalah. Itu saya sebut sebagai oposisi swasta, jadi orang-orang partikelir di luar pemerintah membangun kekuatan oposisi, menurut saya sah saja, kan tidak ada yang salah," kata Donny..
Lebih lanjut, Donny mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia saat ini sedang membutuhkan solusi untuk mengatasi krisis akibat Covid-19 yang langsung dirasakan masyarakat, bukanlah deklarasi.
Baca Juga: 9 Tokoh Oposisi Bentuk KAMI, Pengamat Politik: Ogah Indonesia Ugal-ugalan
"Nah yang harus menjadi catatan, bahwa saat ini kita sedang membutuhkan solusi bukan deklarasi. Deklarasi semua orang bisa, tapi yang bisa memberikan solusi langsung dirasakan oleh rakyat itu yang penting," katanya
Sebelumnya, sejumlah tokoh politik mengadakan pertemuan di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu (2/8/2020) sore. Mereka sepakat untuk membentuk koalisi yang akan gencar memberikan kritik terhadap pemerintah saat ini.
Dari pantauan Suara.com, acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh politik, mulai dari akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.
Dalam acara tersebut, masing-masing orang mengemukakan kondisi negara saat ini yang diklaim sudah dalam keterpurukan. Karena itu, mereka sepakat untuk membuat kumpulan bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Ahmad Yani mengatakan, saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia semakin mengalami keterpurukan. Bahkan, pemerintah disebutnya sudah tak menjalankan tugas seperti seharusnya dan menjadi penyelewengan dari dasar-dasar negara.
"(Koalisi ini) berpangkal dari penyelewengan terhadap cita-cita dan arah dari kemerdekaan dan proklamasi kita sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD," ujar Yani di lokasi, Minggu (2/8/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung