Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah mempersiapkan kurikulum darurat yang akan segera dirilis dalam waktu dekat.
Ia mengklaim bahwa kurikulum ini lebih sederhana daripada kurikulum sebelumnya.
Pengumuman itu ia paparkan pada Rabu (5/8/2020). Ia mengatakan bahwa kemeteriannya dituntut untuk bisa menyusun kurikulum dalam waktu singkat demi mengatasi permasalahan pemebelajaran selama pandemi.
"Kita ditantang untuk merevisi kurikulum yang biasanya minimal untuk merubah itu tiga tahun. Kita dipaksa untuk melakukannya dalam waktu 2-4 bulan. Alhamdulillah beberapa hari ke depan kami akan meluncurkan kurikulum covid, kurikulum darurat," kata Nadiem dilansir Suara.com dari tayangan Mata Najwa di YouTube Najwa Shihab, Kamis (6/8/2020).
Kendati demikian, ia masih belum mengatakan nama dan waktu peluncuran kurikulum darurat itu.
Nadiem hanya menjelakan bahwa kurikulum itu akan membantu para tenaga pendidik dalam menjalankan kewajibannya mengajar.
Kurikulum baru itu nantinya akan menuntut fokus para guru untuk mengerjakan tugas yang lebih pokok sebagai pengajar.
"Semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping. Fokus pada kompetensi inti dan dasar yang benar-benar fondasi," jelas Nadiem.
Kurikulum baru ini nantinya akan diimplementasikan ke seluruh jenjang sekola SD, SMP, dan SMA. Terlebih untuk murid SD yang dinilai Nadiem memiliki kesulitan terbesar saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Baca Juga: Mendikbud: Dana BOS Bisa Dipakai Untuk Beli Pulsa Guru dan Murid
"Spesifik SD yang PJJ itu paling sulit, jadinya kami menciptakan modul-modul PJJ. artinya kalau ini diikuti guru-guru modul ini khusus desain untuk di rumah dengan ada bagian partisipasi orangtuanya dan juga bagaimana guru membimbing," kata Nadiem yang juga menegaskan bahwa modul yang disiapkan itu untuk pembelajaran di rumah.
Nadiem yakin bahwa kurikulum ini akan meningkatkan kepercayaan diri para guru selama pandemi.
"Ini akan memberikan kepercayaan diri para guru," katanya.
Selain kurikulum baru, Nadiem juga mengaku mengubah skema alokasi anggaran BOS Afirmasi dan Bos Kinerja untuk digunakan oleh sekolah swasta.
"Kami keluarkan 3 triliun dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, karena kami mendengar jeritan sekolah swasta di Indonesia," ungkap Nadiem.
"Selama ini sekolah swasta dengan banyak orang tua tidak mampu membayar SPP karena krisis ekonomi ini, jadi kami juga membantu pertama kalinya kami ubah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang sebelumnya hanya untuk sekolah negeri, kita kerahkan juga untuk sekolah swasta," sambungnya.
Berita Terkait
-
Mendikbud: Dana BOS Bisa Dipakai Untuk Beli Pulsa Guru dan Murid
-
Minta Pemprov DKI Ikut Pasang WIFI Buat Sekolah, PAN: Jangan Berdalih
-
Bikin Nyesek, Ayah Curi HP agar Bisa Dipakai Anaknya Belajar Online
-
Tak Mampu Beli Hp, Siswa di Makassar Pilih Masuk Sekolah saat Pandemi COVID
-
Ratusan Sekolah di Cianjur Mulai Dibuka Pertengahan Agustus 2020
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO