Suara.com - Eks politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang menyebut bahwa kondisi perekonomian Indonesia terus meningkat di era SBY.
Menurut Dedek Uki, panggilan akrab Dedek Prayudi, kondisi perekonomian Indonesia di zaman Presiden SBY diakuinya tidak buruk, namun ia juga tidak menemukan keistimewaan.
"Kinerja ekonomi era SBY enggak jelek, tapi enggak istimewa juga," cuit Dedek Uki seperti yang dikutip Suara.com pada Jumat (7/8/2020).
Dedek Uki berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di zaman SBY tidak terlalu signifikan karena adanya commodity bom oleh Tiongkok dan India.
Ia juga menyinggung bahwa perekonomian Indonesia pernah merosot di era kepemimpinan SBY periode kedua.
"Pertumbuhan ekonomi 6% di periode pertamanya juga enggak "wow" mengingat di era itu ada commodity boom di mana pertumbuhan Tiongkok dan Indoa menyentuh 2 digit. Di periode 2, pertumbuhan RI merosot," sambung Dedek Uki.
Komentar Dedek Uki ini membalas pernyataan Ibas yang membandingkan kondisi perekonomian Indonesia sekarang dengan zaman ayahnya, SBY, menjabat.
"Alhamdulillah, kita pernah membuat itu. Ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga," kata Ibas di hadapan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Kompleks Parlemen pada Kamis (6/8/2020
Sementara itu, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami kontraksi.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Minta Ekonomi Syariah Optimalkan Teknologi Digital
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020 karena kesalahan pemerintah yang kurang menggenjot belanja pemerintah.
Hal tersebut dikatakan ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini dalam diskusi virtual, Kamis (6/8/2020).
"Terus terang Indef tidak menyangka pertumbuhan ekonomi sampai minus 5,32 persen dan ini diluar dugaan," kata Didik.
Didik pun dengan tegas menunjuk pemerintah sebagai biang keladi merosotnya Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang kuartal tersebut.
"Pemerintah yang diharapkan menjadi pilar penyelamat justru tidak ada, fungsinya tidak jalan," kata dia.
Dirinya menilai belanja pemerintah yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, mengalami kontraksi sebesar 6,9 persen selama kuartal II 2020, terutama pada belanja pemerintah pusat. Tapi sayangnya kata dia komponen ini tidak berjalan dengan baik.
Tag
Berita Terkait
-
Sektor Pertanian: Pemulih Ekonomi dan Penawar Pengangguran
-
Nyatanya Pemilu Tak Memengaruhi Perekonomian Jangka Panjang
-
SBY Punya Klub Voli Bernama Lavani, Artinya Langsung Bikin Baper
-
Daya Beli Lesu, Sektor Pertanian di DIY Alami Kontraksi Hingga 9,98 Persen
-
Praktik Kebijakkan Kelonggaran Pembayaran Angsuran
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina