Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan dengan adanya pandemi virus corona covid-19 di Indonesia, memaksa birokrasi pemerintah harus melakukan akselerasi dalam penerapan kerjanya.
Hal itu disebabkan beragam masalah yang muncul karena terganggu oleh adanya pandemi.
Ma'ruf mengungkapkan pandemi Covid-19 berdampak besar pada sendi-sendi kehidupan terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi. Karena itu pemerintah pun mengalokasikan anggaran sekitar Rp 695 triliun untuk memulihkan kedua sektor tersebut.
Menurutnya birokrasi saat ini membuat pemerintah lambat merespon keadaan dan menyikapi urgensi ketika pandemi Covid-19 terjadi.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar oleh Kemenpan RB secara virtual, Selasa (11/8/2020).
"Beberapa permasalahan adalah lambatnya proses perencanaan dan penganggaran, ketidakakuratan data, jam kerja (WFH-WFO) yang tidak selaras antara K/L atau Pemda yang berkaitan, kelambatan pengadaan barang/jasa serta overlapping program/kegiatan antar K/L/Pemda," kata Ma'ruf.
Dengan begitu, menurutnya pandemi Covid-19 itu harus menjadi momentum memaksakan birokrasi melakukan akselerasi untuk mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan kondisi keterbatasan yang ada.
Ma'ruf pun memberikan masukan agar birokrasi dapat menyesuaikan kondisi yang ada saat ini yakni meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara (ASN), melakukan kolaborasi kerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian program atau kegiatan.
"Birokrasi harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah sekaligus akuntabel dan mengikuti protokol kesehatan," ujarnya.
Baca Juga: Tak Sudi Istri-Anak Diisolasi, Pria di Cipayung Tolak Petugas Covid-19
"Transformasi governansi publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur, yang meliputi transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Update 11 Agustus: Tambah 471 Pasien, Positif Covid DKI Capai 26.664 Orang
-
Tertular dari Pasien, 19 Perawat dan 1 Dokter di RS Fatmawati Positif Covid
-
Lakon Rumah Kenangan, Kisah Pergumulan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19
-
China Temukan Virus Corona di Kemasan Seafood Beku
-
Profesor Hukum: Negara Bisa Tangkap Warga yang Menolak Vaksin Covid-19
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dasco Pimpin Rapat Bareng Pemerintah dan Buruh, Antisipasi Badai PHK
-
KPK Pantau Kondisi Kesehatan Gus Yaqut yang Dirawat di RS Polri
-
Jokowi Mulai Safari ke Lampung, Gerindra Tak Masalah: Selamat Ya, Sudah Sehat Kembali
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan