Suara.com - Massa dari elemen buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2020) hari ini. Aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut bertepatan dengan sidang tahunan sekaligus pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal itu, aparat kepolisian melarang adanya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR.
Pasalnya, Presiden Jokowi akan menyampaikam pidato kenegaraan.
"Kami sudah antisipasi bahwasanya tidak boleh sama sekali demo. Hari ini tidak boleh demo di depan kantor DPR karena hari ini ada kegiatan pidato kenegaraan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat pagi.
Yusri meminta agar meminta massa aksi untuk patuh pada protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Untuk itu, kepolisian menyarankan agar massa tidak turun ke jalan.
"Kami imbau supaya mereka ikut aturan, protokol kesehatan di situasi pandemi begini. Harapan pertama tidak usah demo, kan lagi Covid. Di imbau tidak usah turun," sambungnya.
Lebih lanjut, jika nantinya tetap ada aksi unjuk rasa, maka massa aksi akan diarahkam oleh aparat kepolisian yang sudah disiagakan di lapangan.
"Ya kan masing-masing lah nanti akan diarahkan oleh petugas nanti," imbuh Yusri.
Baca Juga: Jelang Pidato Kenegaraan, Jokowi Diminta Tegas Soal Ekonomi Saat Pandemi
Sebelumnya, Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mengatakan, aksi unjuk rasa bakal berlangsung bakda salat Jumat.
Massa aksi, kata dia, sudah siap menggelar unjuk rasa.
"Habis salat Jumat di depan Gedung DPR," ungkap Nining saat dikonfirmasi, Jumat pagi.
Terkait sidang tahunan sekaligus pidato kenegaraan Presiden Jokowi, kepolisian telah menyiagakan pengamanan. Total 6.300 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya acara.
Selaim itu, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Hanya saja, rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional.
Berikut skema rekayasa arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI hari ini, Jumat (14/8/2020), sebagai berikut:
Berita Terkait
-
Jelang Pidato Kenegaraan, Jokowi Diminta Tegas Soal Ekonomi Saat Pandemi
-
Jokowi Sampaikan Pidato Kenegaraan, Massa Buruh akan Geruduk Gedung DPR
-
Gagah Kenakan Baju Adat Khusus, Ini Penampilan Jokowi di Sidang Tahunan MPR
-
Ribuan Personel Diterjunkan Amankan Sidang Tahunan di Gedung DPR
-
Pagi Ini Jokowi Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Bagaimana Cara Menonton Film Pesta Babi? Ini Syarat dan Prosedurnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Balas Ancaman Trump, Iran: Teluk Oman akan Jadi Pemakaman AL AS
-
Sang Adik Ditangkap Tentara Israel, Presiden Irlandia: Saya Sangat Bangga Padanya
-
KPK Diam-diam Periksa Eks Anak Buah Budi Karya dalam Kasus Korupsi DJKA
-
Jakarta Mau Jual Obligasi Daerah, Warga Kini Bisa Ikut Bangun Ibu Kota
-
Kasad Maruli Tegaskan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Permintaan Pemda, Bukan Instruksi TNI
-
Prof Siti Zuhro: Elit Jadi Penghambat Kemajuan, Visi Prabowo Harus Dibuktikan
-
Detik-detik 9 WNI Ditodong Senjata Tentara Israel, Benjamin Netanyahu Buka Suara
-
Revisi UU HAM Bakal Siapkan Dana Abadi, Wamen HAM Tegaskan Bukan Alat Kontrol Organisasi Sipil
-
Istana Ungkap Alasan Prabowo Hadiri Paripurna DPR pada Hari Kebangkitan Nasional
-
Pejabat Israel Ungkap 9 WNI dan Aktivis Global Sumud Flotilla Dibawa ke Penjara Terapung