Suara.com - Sejak kabar Presiden Joko Widodo akan menganugerahi Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya, berbagai komentar miring dilontarkan oleh sejumlah kalangan.
Soalnya, selama ini Fadli Zon (politikus Gerindra) dan Fahri Hamzah (kini politikus Partai Gelora) dikenal sebagai tokoh yang rajin sekali mengkritik kepemimpinan Jokowi.
Tetapi menurut politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul yang disampaikan melalui akun Twitter @ruhutsitompul, baru-baru ini, keputusan Jokowi memberikan tanda kehormatan kedua tokoh tersebut tidak perlu disoal. Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang dilanggar.
Itulah sebabnya, kepada kalangan yang sampai sekarang masih berkomentar miring kepada Jokowi, Ruhut menyarankan kepada mereka untuk segera menyudahi.
"Sudah, hentikan nyinyir mengenai penghargaan yang diterima Pak Fadli, Pak Fahri, aturan dilakukan dengan benar oleh Pak Joko Widodo, Presiden RI ke 7 jelas terlihat kenegarawan Presiden," kata Ruhut Sitompul.
Penghargaan Bintang Mahaputera Nararya telah diberikan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Fadli Zon dan sahabatnya, Fahri Hamzah, merupakan dua dari 53 tokoh yang menerima Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.
Usai memberikan anugerah kepada kedua tokoh yang sering berlawanan dengannya, Jokowi mengatakan: "Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadli zon. Inilah Indonesia. Nanti tanyakan langsung ke Pak Fahri ke Pak Fadli. Silakan."
Fahri Hamzah mengatakan Bintang Mahaputera Nararya merupakan penghargaan bagi orang-orang yang memiliki jasa tertentu kepada negara. “Saya diberitahukan bahwa pengusulannya karena melengkapi periode saya memimpin kelembagaan negara yaitu DPR,” ujarnya.
Baca Juga: Apa Itu Bintang Mahaputera Nararya yang diterima Fahri Hamzah - Fadli Zon?
Fahri Hamzah pernah menjadi anggota DPR selama 15 tahun dan beberapa tahun menjadi anggota MPR di masa transisi Presiden B. J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Bagi Jokowi, meski berlawanan dalam pandangan politik, bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.
Jokowi menekankan penghargaan itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Proses pemberian anugerah telah melewati pertimbangan yang matang yang dilakukan oleh dewan tanda gelar dan jasa.
Fadli Zon mengucap terima kasih karena telah dipilih untuk mendapatkan tanda penghormatan itu. Dia berkata demikian untuk menjawab pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ketika baru pertamakali menginformasikan rencana pemberian anugerah melalui media sosial.
“Terima kasih atas informasinya Pak @mohmahfudmd. Saya telah dihubungi Sekjen @DPR_RI tentang penghargaan ini. Tentu sebuah kehormatan dari negara, karena purnatugas sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Mudah-mudahan kita bisa terus berbuat terbaik bagi bangsa dan negara dari bidang masing-masing,” kata Fadli Zon ketika itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?