Suara.com - Sejak kabar Presiden Joko Widodo akan menganugerahi Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya, berbagai komentar miring dilontarkan oleh sejumlah kalangan.
Soalnya, selama ini Fadli Zon (politikus Gerindra) dan Fahri Hamzah (kini politikus Partai Gelora) dikenal sebagai tokoh yang rajin sekali mengkritik kepemimpinan Jokowi.
Tetapi menurut politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul yang disampaikan melalui akun Twitter @ruhutsitompul, baru-baru ini, keputusan Jokowi memberikan tanda kehormatan kedua tokoh tersebut tidak perlu disoal. Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang dilanggar.
Itulah sebabnya, kepada kalangan yang sampai sekarang masih berkomentar miring kepada Jokowi, Ruhut menyarankan kepada mereka untuk segera menyudahi.
"Sudah, hentikan nyinyir mengenai penghargaan yang diterima Pak Fadli, Pak Fahri, aturan dilakukan dengan benar oleh Pak Joko Widodo, Presiden RI ke 7 jelas terlihat kenegarawan Presiden," kata Ruhut Sitompul.
Penghargaan Bintang Mahaputera Nararya telah diberikan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Fadli Zon dan sahabatnya, Fahri Hamzah, merupakan dua dari 53 tokoh yang menerima Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.
Usai memberikan anugerah kepada kedua tokoh yang sering berlawanan dengannya, Jokowi mengatakan: "Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadli zon. Inilah Indonesia. Nanti tanyakan langsung ke Pak Fahri ke Pak Fadli. Silakan."
Fahri Hamzah mengatakan Bintang Mahaputera Nararya merupakan penghargaan bagi orang-orang yang memiliki jasa tertentu kepada negara. “Saya diberitahukan bahwa pengusulannya karena melengkapi periode saya memimpin kelembagaan negara yaitu DPR,” ujarnya.
Baca Juga: Apa Itu Bintang Mahaputera Nararya yang diterima Fahri Hamzah - Fadli Zon?
Fahri Hamzah pernah menjadi anggota DPR selama 15 tahun dan beberapa tahun menjadi anggota MPR di masa transisi Presiden B. J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Bagi Jokowi, meski berlawanan dalam pandangan politik, bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.
Jokowi menekankan penghargaan itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Proses pemberian anugerah telah melewati pertimbangan yang matang yang dilakukan oleh dewan tanda gelar dan jasa.
Fadli Zon mengucap terima kasih karena telah dipilih untuk mendapatkan tanda penghormatan itu. Dia berkata demikian untuk menjawab pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ketika baru pertamakali menginformasikan rencana pemberian anugerah melalui media sosial.
“Terima kasih atas informasinya Pak @mohmahfudmd. Saya telah dihubungi Sekjen @DPR_RI tentang penghargaan ini. Tentu sebuah kehormatan dari negara, karena purnatugas sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Mudah-mudahan kita bisa terus berbuat terbaik bagi bangsa dan negara dari bidang masing-masing,” kata Fadli Zon ketika itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Sidang Vonis Laras Faizati Digelar Hari Ini, Harapan Bebas Menguat Jelang Ulang Tahun Ke-27
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL