Suara.com - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 75 RI, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum dianggap merdeka. Kasus eksploitasi hingga kekerasan seksual masih terus terjadi pada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam diskusi peringatan HUT RI yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
"Setiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan, pertanyaannya adalah apakah para pekerja migran kita sudah menikmati kemerdekaan itu? Tentu belum," ujar Benny di kantor BP2MI, Minggu (16/8/2020).
Benny menyebut berbagai perlakuan buruk masih dialami para TKI selama bekerja di negara lain.
Di antaranya gaji tak sesuai kontrak, kekerasan fisik, dan jam kerja melebihi batas.
"Eksploitasi, kekerasan fisik, gaji tak dibayar sesuak kontrak, kekerasan seksual bahkan, makanan minuman yang tidak layak dikonsumsi mereka, jam kerja yang melebihi batas itu menjadi masalah yg sering dialami," jelasnya.
Karena itu, Benny meminta agar pemerintah ikut andil bertanggungjawab dengan membuat regulasi yang berpihak pada para TKI.
Perlindungan kepada mereka harus diutamakan agar tak ada lagi rasa resah ketika bekerja.
"Hukum harus kita paksa hadir menyeret siapapun mereka yang relibat dalam kejahatan tadi," jelasnya.
Baca Juga: 103 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Pekanbaru Januari - Agustus 2020
Sampai saat ini, pihaknya mengaku sudah mendapatkan 415 aduan dari para TKI yang mengalami eksploitasi itu.
Ia lantas sudah menyerahkan kasus ini kepada aparat untuk ditindaklanjuti.
"Tentu tinggal bagaimana hukum bekerja, aparat hukum harus memiliki komitmen yang sangat kuat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Oh Young Soo Kakek Squid Game, Dinyatakan Tak Bersalah atas Kasus Pelecehan Seksual
-
Mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Hadapi Vonis, DPR Desak Hukuman Maksimal
-
Koalisi Sipil Desak Menag Minta Maaf Soal Pernyataan Kekerasan Seksual di Ponpes Terlalu Dibesarkan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!