Suara.com - Sederet tokoh nasional di antaranya, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu menghadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020).
Lewat akun Twitter, Din Syamsuddin, mengunggah poster yang bertuliskan pernyataan dari para tokoh penggagas KAMI tersebut.
Salah satunya pernyataan dari eks Panglima TNI Jend (Purn) Gatot Nurmantyo.
Dari isi poster tersebut, Gatot mengeluarkan pernyataan keras dan kontroversial.
Ia mengajak rakyat bergabung bersama dengan KAMI untuk menghancurkan pemerintahan oligarki rezim Jokowi.
“Bersama gerakan KAMI, mari hancurkan pemerintahan oligarki ini. Sudah saatnya rakyat mengambil alih,” ujar Gatot dalam poster tersebut.
Selain itu, Gatot juga menyampaikan orasinya saat menghadiri deklarasi KAMI.
Dalam orasinya, Gatot juga berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.
“Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” ujarnya seperti dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com.
Selain itu, ia juga menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19.
Dia menyebutkan, penanganan pemerintah terlihat menggampangkan pandemi itu, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain. Gatot pun menekankan bahwa dia hadir dalam acara deklarasi KAMI atas nama pribadi.
Ia pun mengaku siap bertanggung jawab apabila ada implikasi hukum dari acara tersebut.
“Sebagai inisiator, Prof Rachmad Wahab, Bachtiar Hamzah, MS Kaban, dan lainnya saya tekan di sini sejak pembukaan dalam acara sampai penutupan nanti apabila ada hal-hal berkaitan berdasarkan hukum maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi Gatot Nurmantyo,” tegas Gatot.
Sementara Rocky Gerung dalam poster yang dibagikan akun Twitter Din Syamsuddin, mengajak rakyat bergabung bersama KAMI untuk mencabut mandat rezim Jokowi.
“Bersama KAMI mari kita cabut mandat rezim Jokowi! Kemakmuran mutlak milik rakyat,” kata Rocky Gerung dalam poster tersebut.
Berita Terkait
-
Manuver Projo Merapat ke Gerindra: Rocky Gerung Sebut 'Gempa Bumi Politik' dan Minta Media Bongkar
-
Rocky Gerung Bongkar 'Sogokan Politik' Jokowi ke Prabowo di Balik Manuver Budi Arie
-
Rocky Gerung: Dengan Seizin Pak Jokowi, Maka Projo Akan Dihibahkan ke Gerindra
-
Rocky Gerung Kritik Pedas Menkeu Purbaya, Singgung Soal Elektabilitas
-
Rocky Gerung Sebut Menteri Keuangan 'Purbaya' Pura-Pura Banyak Gaya, Ini Maknanya!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
IKAHI Sumut Turun Tangan, Kebakaran Rumah Hakim PN Medan Bukan Sekadar Musibah Biasa?
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional