Dinasti Politik Jokowi, Waketum PBB: Ini Masalah Etika

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harso turut menyoroti dinasti politik di era rezim Joko Widodo - Maruf Amin. Menyusul putra dan menantu Jokowi maju dalam Pilkada Serentak 2020, yakn Gibran Rakabumingraka sebagai calon Wali Kota Solo dan Bobby Nasution calon Wali Kota Medan. Tak hanya itu, putri Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah juga maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.

"Kenapa ini menjadi ramai karena munculnya Mas Gibran di Solo dan Mas Bobby di Sumatera. Sehingga politik dinasti ini seolah sesuatu yang perlu dan menarik untuk disoal," kata Harso dalam diskusi daring tentang dinasti politik, Selasa (18/8/2020).

Menurut Harso, dinasti politik tak hanya di Indonesia tapi juga terjadi di negara lain. Sehingga tak ada yang salah dengan dinasti politik atau kaderisasi dalam sebuah organisasi politik.

"Kalau bahasa pepatah orang Jawa bilang air jatuh tidak terlalu jauh dari pancuran. Jadi memang segala sesuatu harus deket-deket dengan pokoknya, dengan intinya," ujarnya.

Dia menuturkan, dinasti politik dilihat dari dua garis besar, yaitu buying figure atau melihat tokoh dan buying partai atau melihat partai yang diusung. Ada suatu daerah tertentu masyarakatnya memilih berdasarkan ketokohan, namun juga ada daerah yang melihat partai pengusung.

"Jadi kalau partai yang mengusung siapapun calon yang diusung ia akan dipilih, tetapi di daerah tertentu dia akan melihat figurnya," tuturnya.

Harso melihat permasalahan etika yang dipersoalkan calon kepala daerah yang maju lantaran keluarganya masih memiliki jabatan penting. Hal tersebut yang memunculkan kekhawatiran oleh pihak-pihak tertentu.

"Ketika dia masih menjabat, ini yang menjadi persoalan. Ini hanya masalah etika saja, padahal etika yang dimaksud disini bukan sesuatu yang haram atau etika yang bersifat negatif," kata Harso.

Majunya anak pejabat atau keluarga pejabat dikhawatirkan akan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan kontestasi politik. Menurutnya seorang anak pejabat boleh saja maju Pilkada, asalkan mumpuni.

Baca Juga: Legend of Cendrawasih, Game Buatan Indonesia yang Layak Dinantikan

"Toh kembali lagi kepada masyarakat, kalaupun memang ternyata selama menjabat bapaknya tidak memiliki prestasi, siapapun itu mau anaknya atau istrinya diusung belum tentu juga dipilih oleh masyarakat," pungkasnya.