Suara.com - Kabar soal Pemerintah yang akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta telah ramai dibicarakan. Berikut syarat dan tata cara pencairan subsidi gaji Rp 600 ribu tersebut.
Kabarnya, tidak hanya karyawan swasta saja, namun subsidi gaji ini juga akan diberikan untuk pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Kebijakan Tentang Subsidi Gaji Rp 600 Ribu
Bantuan yang disebut dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan secara langsung tunai sebagai stimulus untuk meningkatkan daya beli dan mencegah resesi ekonomi.
Sebagai bukti nyata, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.
Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan, bahwa bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji akan diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga telah membeberkan, bahwa pemberian bantuan tersebut akan mulai dilakukan pada 25 Agustus 2020 mendatang, dan akan dilakukan secara simbolik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Syarat Pencairan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu
Untuk menerima subsidi gaji tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
Baca Juga: Update Terbaru Subsidi Gaji Karyawan Rp 600 Ribu
- Setiap pekerja atau buruh yang mengajukan pencairan adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
- Anda telah terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Pekerja yang bersangkutan harus berstatus sebagai peserta dengan status kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020.
- Selain itu, pekerja juga merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp 5 juta.
- Pekerja yang bersangkutan harus memiliki rekening aktif.
Tata Cara Pencairan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu
Berdasarkan keterangan dari Utoh Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, berikut ini adalah tata cara pencairan subsidi gaji Rp 600 ribu:
- Data calon penerima adalah dari data karyawan swasta peserta aktif yang telah dilaporkan oleh perusahaan dan tercatat pada BP Jamsostek.
- Data sesuai kriteria harus dilaporkan BP Jamsostek kepada pemerintah sebagai pengguna anggaran.
- Pemerintah akan memerintahkan bank untuk menyalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan secara bertahap.
Nantinya, subsidi gaji dari Pemerintah tersebut diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp 2,4 juta. Subsidi tersebut akan diberikan setiap 2 bulan, yang artinya setiap penerima bantuan akan mendapatkan Rp 1,2 juta setiap pembayaran.
Itulah, syarat dan tata cara pencairan subsidi gaji Rp 600 ribu. Semoga informasi ini membantu.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group