Suara.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32 persen pada kuartal kedua 2020. Salah satu cara pemerintah untuk memulihkannya adalah melalui program subsidi gaji.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut uang subsidi gaji yang dibagikan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan dana yang diberikan senilai Rp 600 ribu perbulan, maka daya beli masyarakat diharapkan akan meningkat.
"Harapan kita sebenarnya pertumbuhan ekonominya akan membaik. kalau kemarin kita minus 5,32 persen, sekarang dengan kita menggelontorkan ini, membantu memberikan subsidi kepada pekerja mudah-mudahan daya beli naik," ujar Ida di gedung BP2MI, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2020).
Ida menyebut peningkatan daya beli masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemampuan tambahan untuk berbelanja, maka roda perekonomian akan berputar lebih baik lagi.
"Sekarang yang dibutuhkan adalah meningkatkan daya beli. Dengan Rp 600 ribu kita harapkan daya beli teman-teman pekerja kita meningkat," katanya.
Rencananya pada 25 Agustus mendatang subsidi gaji rapelan dua bulan Rp 1,2 juta akan dicairkan ke rekening penerima. Nantinya ia berharap pada kuartal ketiga 2020, pertumbuhan ekonomi kembali positif.
"Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal III normal atau positif," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat masih melakukan pendataan nama masyarakat yang akan menjadi penerima program subsidi gaji. Sejauh ini, sudah ada 12 juta nomor rekening yang terdaftar mengikuti kebijakan ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan nomor rekenening yang terdaftar merupakan karyawan yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Mereka akan menerima uang Rp 600 ribu tiap bulannya.
Baca Juga: Syarat Lengkap Pekerja Gaji di Bawah Rp 5 juta Dapat Rp 600 ribu per Bulan
"Datanya sudah 12 juta nomer rekening yang sudah masuk," ujar Ida di kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2020).
Ida menyebut nantinya Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini akan dicairkan pada 25 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo sendiri yang disebutnya akan melakukan peluncurannya.
"Pak presiden akan menyerahkan secara langsung, melaunching program ini, insya Allah tanggal 25 Agustus ini," kata Ida.
Berita Terkait
-
Klaster Xinjiang Berangsur Sembuh, Kasus Covid-19 di China Turun
-
Bandel! 79.300 Pesepeda Jakarta Tak Pakai Masker, KKP Ditiadakan Sementara
-
Jakarta, Jateng, Jatim Sumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak Hari Ini
-
Erick Thohir Pastikan Ekonomi Indonesia Membaik Setelah Ada Vaksin Corona
-
MANTAP! 1.866 Orang Daftar Relawan Uji Klinis Vaksin Corona Sinovac Bandung
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO