Sudah 3 Bulan, Puluhan Nakes RS Labuang Baji Makassar Belum Terima Insentif

Suara.com - Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas menangani pasien Virus Corona atau Covid-19 di Rumah Sakit (RS) Labuang Baji, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga kini belum mendapat insentif.

Direktur RS Labuang Baji, Makassar Andi Mappatoba mengatakan, sebanyak 80 nakes yang menangani pasien Covid-19 belum menerima insentif untuk periode bulan April hingga Juni 2020.

"Yang belum cair untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020 karena SK pemberian insentif itu Juni baru kami terima. Yang kami kirim ke kementrian itu jumlah nakes kurang lebih 80 orang," kata Andi Mappatoba saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (20/8/2020).

Andi Mappatoba menjelaskan, mereka yang belum menerima insentif merupakan tim yang dibentuk dalam menangani pasien Covid-19 di RS tersebut. Mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, petugas labolatorium, farmasi, radiologi, dan lainnya.

"Kita sudah ajukan permintaan ke kementerian melalui Dinas Kesehatan, dan informasinya sudah menunggu pencairan," ujarnya.

Dia mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 2019, jumlah insentif untuk para nakes pun berbeda-beda.

"Semua diatur oleh kementerian. Dokter specialis Rp 15 Juta, dokter umum Rp 10 juta, perawat Rp 7,5 juta dan penunjang Rp 5 juta per bulan."

RS Labuang Baji selama masa pandemi ini menjadi pusat rujukan nasional untuk penanganan pasien Covid-19 setelah ditunjuk langsung oleh Kemenkes sejak 12 Maret 2020 silam.

Selama penanganan, dia memastikan, tidak ada masalah yang begitu berarti yang diperoleh para nakes, baik saat menangani pasien biasa maupun ibu hamil berstatus PDP.

Baca Juga: Sempat Terhambat Lima Bulan, Dana Insentif untuk Nakes DKI Cair 24 Agustus

Sebab, para nakes bekerja tidak pernah keluar dari aturan protokol kesehatan dengan memberikan edukasi kepada pasien Covid-19.

"Tidak ada masalah karena ada protokol. Kita itu bekerja sesuai dengan juknis, baik itu pasien biasa maupun pasien ibu hamil. Sampai saat ini kendalanya itu ya relatif tidak ada," kata dia.

Diakuinya, saat kali pertama ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan Corona, pihaknya sempat terkendala APD.

"Tapi setelah berjalan, lancar-lancar saja tidak ada masalah. Kami memberikan edukasi bahwa dalam merawat pasien Covid-19, kita ikuti protokol tidak bisa keluar dari situ. Untuk menjaga pasien, keluarga dekatnya, lingkungan sekitarnya apalagi kalau dia sudah status reaktif dan positif, kita jaga semua. Terutama menjaga juga petugas kesehatan."

Ia juga tidak memungkiri terkait adanya kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19 di rumah sakit yang berada di bawah kepemimpinannya tersebut.

Namun, ia beralasan hal itu terjadi lantaran petugas tidak dapat menghalangi setelah didesak oleh jumlah massa yang banyak.

"Pernah terjadi (pengambilan paksa jenazah Covid-19). Cuman satu kejadian seperti itu pada Juni 2020. Mereka datang ke rumah sakit langsung ambil. Kita rumah sakit sudah mengedukasi tapi dalam menghadapi jumlah massa yang banyak, ya keselamatan juga harus diperhatikan dan minggu lalu itu sudah disidang dan yang tersangka itu sudah diputus empat bulan. Kami tidak ingin itu terjadi tapi bukan ranah kami itu," katanya.

Kontributor : Muhammad Aidil