Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Mahfud MD menuliskan pesan agar masyarakat yang berkelompok dan berpendapat jangan takut dibilang berpolitik. Apakah pesan ini ditulis Mahfud untuk menyindir KAMI?
Pesan tersebut ia ungkapkan dengan membubuhkan latar belakang tentang sekelompok orang yang berkumpul dan bersuara yang tidak ingin disebut gerakan politik.
Melalui utasan Twitter-nya, Menteri Mahfud mengulas tentang kebebasan berpolitik bagi setiap warga negara. Termasuk soal pembentukan kelompok yang menyuarakan pendapatnya.
"Ketika ada sekelompok orang berkumpul dan membuat statemen dituding sebagai gerakan politik. Yang dituding bilang bukan politik. Sebenarnya yang menuding dan yang dituding sama-sama berekspresi politik karena berbicara tentang negara. Salah satu asal kara politik adalah "polis" (Yunani) yang berarti negara," tulis Mahfud, Kamis (20/8/2020).
Ia lantas menyentil bagi kelompok yang mengelak disebut sebagai gerakan politik.
"Sama juga jika kita berbicara tentang kebijakan atau membuat petisi tentang kebijakan negara, itu adalah ekspresi politik. Tak perlu menolak dengan mengatakan "ini bukan politik"," sambung Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan agar masyarakat tidak perlu takut berpolitik.
"Tak perlu lah kita takut dikatakan berpolitik sebab berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara," Mahfud menyarankan.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus paham jika berpolitik tidak sama dengan berpartai politik.
Baca Juga: Ramai Deklarasi KAMI, Kendaraan Klasik Gatot Nurmantyo Bikin Penasaran
"Yang harus dipahami berpolitik itu tidak sama dengan berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik," tukas Mahfud.
Sebelumnya, sederet tokoh nasional di antaranya, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu menghadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020).
Menyadur BBC, walau digagas sejumlah orang yang pernah mendukung calon presiden Prabowo Subianto pada pilpres sebelumnya, mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.
Salah satu inisiator KAMI, Refly Harun, membantah kelompoknya tengah bersiasat untuk pemilu 2024.
Refly, yang pernah diserahi jabatan komisaris utama perusahaan pelat merah pada pemerintahan Joko Widodo, menyebut KAMI dibentuk hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
"Gerakan ini ingin memberikan sumbangan pemikiran, dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktik bernegara," kata Refly via telepon.
Berita Terkait
-
Ramai Deklarasi KAMI, Kendaraan Klasik Gatot Nurmantyo Bikin Penasaran
-
Dubes Palestina Hadir di Acara KAMI, Din Syamsuddin: Ada Kesalahpahaman
-
Benny Mamonto Jadi Ketua Harian Kompolnas, Poengky Indarti Merangkap Jubir
-
PPP: KAMI Hanya Gerakan Biasa, Gak Perlu Dikhawatirkan
-
Mau Tahu Kenapa PA 212 Dukung KAMI, Simak Penjelasan Novel
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum