Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Mahfud MD menuliskan pesan agar masyarakat yang berkelompok dan berpendapat jangan takut dibilang berpolitik. Apakah pesan ini ditulis Mahfud untuk menyindir KAMI?
Pesan tersebut ia ungkapkan dengan membubuhkan latar belakang tentang sekelompok orang yang berkumpul dan bersuara yang tidak ingin disebut gerakan politik.
Melalui utasan Twitter-nya, Menteri Mahfud mengulas tentang kebebasan berpolitik bagi setiap warga negara. Termasuk soal pembentukan kelompok yang menyuarakan pendapatnya.
"Ketika ada sekelompok orang berkumpul dan membuat statemen dituding sebagai gerakan politik. Yang dituding bilang bukan politik. Sebenarnya yang menuding dan yang dituding sama-sama berekspresi politik karena berbicara tentang negara. Salah satu asal kara politik adalah "polis" (Yunani) yang berarti negara," tulis Mahfud, Kamis (20/8/2020).
Ia lantas menyentil bagi kelompok yang mengelak disebut sebagai gerakan politik.
"Sama juga jika kita berbicara tentang kebijakan atau membuat petisi tentang kebijakan negara, itu adalah ekspresi politik. Tak perlu menolak dengan mengatakan "ini bukan politik"," sambung Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan agar masyarakat tidak perlu takut berpolitik.
"Tak perlu lah kita takut dikatakan berpolitik sebab berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara," Mahfud menyarankan.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus paham jika berpolitik tidak sama dengan berpartai politik.
Baca Juga: Ramai Deklarasi KAMI, Kendaraan Klasik Gatot Nurmantyo Bikin Penasaran
"Yang harus dipahami berpolitik itu tidak sama dengan berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik," tukas Mahfud.
Sebelumnya, sederet tokoh nasional di antaranya, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu menghadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020).
Menyadur BBC, walau digagas sejumlah orang yang pernah mendukung calon presiden Prabowo Subianto pada pilpres sebelumnya, mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.
Salah satu inisiator KAMI, Refly Harun, membantah kelompoknya tengah bersiasat untuk pemilu 2024.
Refly, yang pernah diserahi jabatan komisaris utama perusahaan pelat merah pada pemerintahan Joko Widodo, menyebut KAMI dibentuk hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
"Gerakan ini ingin memberikan sumbangan pemikiran, dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktik bernegara," kata Refly via telepon.
Berita Terkait
-
Ramai Deklarasi KAMI, Kendaraan Klasik Gatot Nurmantyo Bikin Penasaran
-
Dubes Palestina Hadir di Acara KAMI, Din Syamsuddin: Ada Kesalahpahaman
-
Benny Mamonto Jadi Ketua Harian Kompolnas, Poengky Indarti Merangkap Jubir
-
PPP: KAMI Hanya Gerakan Biasa, Gak Perlu Dikhawatirkan
-
Mau Tahu Kenapa PA 212 Dukung KAMI, Simak Penjelasan Novel
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru
-
Gercep Respons Bencana Alam, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua Diganjar KWP Awards 2026
-
Bareskrim Sita 23 Ton Pangan Ilegal di Pontianak, Pemasok Utama Diburu
-
Jejak Kelam Syekh Ahmad Al Misry, Pendakwah Ternama Diduga Lecehkan Santri Laki-laki
-
KPK Soroti Mahalnya Biaya Politik, Ajukan Lima Rekomendasi Perbaikan Pemilu
-
8 Orang Tewas dalam Tragedi Helikopter Jatuh di Sekadau, KNKT Dalami Penyebab Kecelakaan
-
DPR: Napi Korupsi Ngopi di Kafe, 'Mustahil Tanpa Kerja Sama Petugas!'
-
Negara Rugi Bandar Akibat Rokok Ilegal, Ekonom: Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar
-
Bulog Pastikan Harga Minyakita Stabil dan Stok Berlimpah