Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Rizal Ramli kembali 'mengkepret' Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kali ini, kepretan Rizal mengarah pada pernyataan Sri Mulyani yang menyebut Indonesia belum masuk ke dalam jurang resesi ekonomi.
"Saya lihat kebiasaan berbohong menular, ternyata karena Menkeu menyatakan kita belum resesi karena baru negatif kuartal II dia bandingakan kuartal II tahun lalu," katanya dalam diskusi virtual bertajuk 'Jurus Selamat dari Resesi ala Rizal Ramli', Jumat (21/8/2020).
RR, sapaan akrab Rizal Ramli mengatakan, cara hitung yang dilakukan Sri Mulyani dalam menilai Ekonomi Indonesia sudah resesi atau belum salah kaprah.
Dia menilai perhitungan yang dilakukan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi per kuartal, jika dua kali berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif, maka baru bisa disebut resesi, tapi kata Rizal hitungan itu salah.
"Misal kuartal I dibanding kuartal IV 2019 itu negatif, di kuartal II dibanding kuartal I juga negatif. Jadi udah negatif berturut-turut resesi. Ini kok bisa menkeu kayak orang beloon gitu bilang belum resesi," kata dia.
Makanya kata dia, sebetulnya ekonomi Indonesia sudah masuk dalam jurang resesi, karena pertumbuhannya jika dibandingkan perkuartal sudah negatif.
"Standar internasional kalau berturut-turut dua kuartal. Nah dia bikin definisi sendiri kuartal 2020 dengan kuartal II 2019 itulah angka minus 5,32 dua kuartal," katanya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Ekonomi Indonesia belum masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, meski pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 tumbuh minus 5,32 persen.
Baca Juga: Rizal Ramli: Kok Bisa Menkeu Kayak Orang Bloon Gitu Bilang Belum Resesi
"Sebetulnya kalau dilihat secara year on year (yoy), belum (resesi) karena ini pertama kali Indonesia mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (5/8/2020).
Dikatakan resesi lanjut dia, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali tumbuh negatif pada kuartal selanjutnya.
"Yang disebutkan tadi pertumbuhan quarter-to-quarter biasanya yang dilihat resesi adalah secara yoy dua kuartal berturut-turut," katanya.
Kabar tak mengenakkan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II yang minus 5,32 persen siang tadi.
Atas kabar ini, Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Indonesia untuk masuk ke jurang resesi ekonomi.
"Indonesia, sebagaimana negara lain, diperkirakan akan mengalami resesi," kata Piter kepada suara.com.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti
-
KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Kantor Ayahnya
-
Kejari Bogor Musnahkan 5 Kilogram Keripik Pisang Bercampur Narkotika
-
Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Rokok 2026: Kebijakan Hati-Hati atau Keberpihakan ke Industri?