Suara.com - Ekonom Rizal Ramli menyebut pemerintah sudah membohongi rakyat dalam status pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Padahal, menurut Rizal Ramli, kondisi perekonomian negeri ini justru sudah resesi.
Rizal Ramli yang pernah terkena reshuffle Presiden Joko Widodo ketika menjabat menteri koordinator kemaritiman dan sumber daya itu mengkritik perhitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebutnya hanya membandingkan pertumbuhan ekonomi per kuartal.
"Saya lihat kebiasaan berbohong menular ternyata karena menkeu menyatakan kita belum resesi karena baru negatif kuartal II, dia bandingkan kuartal II tahun lalu," kata Rizal Ramli dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (21/8/2020).
"Artinya, itu bukan cara lazim oleh para ekonom dunia untuk menetapkan resesi atau nggak. Yang lazim itu bandingkan q-to-q, misal kuartal dibanding kuartal 4 itu negatif di kuartal II dibanding kuartal I juga negatif. Jadi udah negatif berturut-turut resesi, ini kok bisa menkeu kayak orang bloon gitu bilang belum resesi," Rizal Ramli menambahkan.
Rizal Ramli yang pernah menjabat menteri koordinator perekonomian era pemerintahan Gus Dur itu menerangkan dalam standar internasional, negara bisa dikatakan resesi jika dalam dua kuartal pertumbuhan ekonominya negatif.
"Nah dia (menkeu) bikin definisi sendiri kuartal II 2020 dengan kuartal II 2019 itulah angka minus 5,32 persen dua kuartal," kata dia.
Rizal Ramli memperkirakan pada kuartal III 2020 pertumbuhan ekonomi masih negatif.
"Kuartal III akan negatif karena belum ada tanda-tanda perbaikan dari sisi kebijakan dan sebagainya," kata dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia belum masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, meski pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 5,32 persen.
Baca Juga: Rizal Ramli Ungkap Hubungannya dengan TNI dan Maunya Gus Dur ke Polisi
"Sebetulnya kalau dilihat secara year on year (yoy), belum (resesi) karena ini pertama kali Indonesia mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (5/8/2020).
Dikatakan resesi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali negatif pada kuartal selanjutnya.
"Yang disebutkan tadi pertumbuhan quarter-to-quarter biasanya yang dilihat resesi adalah secara yoy dua kuartal berturut-turut," katanya.
Berita Terkait
-
Purbaya Mau Ubah Rp1.000 jadi Rp1, Menko Airlangga: Belum Ada Rencana Itu!
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Menkeu Sebut Investasi Reksadana Bisa Bikin Cepat Kaya, Begini Panduannya untuk Pemula
-
Dikira Banjir Orderan, Pedagang Kaget Akun Thrifting Diblokir Imbas Aturan Menkeu Purbaya
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Gaikindo: Mesin Kendaraan Produk Tahun 2000 Kompatibel dengan E10
-
Purbaya Mau Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, RUU Redenominasi Rupiah Kian Dekat
-
Purbaya Mau Ubah Rp1.000 jadi Rp1, Menko Airlangga: Belum Ada Rencana Itu!
-
Pertamina Bakal Perluas Distribus BBM Pertamax Green 95
-
BPJS Ketenagakerjaan Dapat Anugerah Bergengsi di Asian Local Currency Bond Award 2025
-
IPO Jumbo Superbank Senilai Rp5,36 T Bocor, Bos Bursa: Ada Larangan Menyampaikan Hal Itu!
-
Kekayaan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang Kena OTT KPK
-
Rupiah Diprediksi Melemah Sentuh Rp16.740 Jelang Akhir Pekan, Apa Penyebabnya?
-
Menteri Hanif: Pengakuan Hutan Adat Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Berkelanjutan
-
OJK Tegaskan SLIK Bukan Penghambat untuk Pinjaman Kredit