Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perekonomian Indonesia saat ini berada pada posisi yang tidak baik karena terdampak Covid-19.
Meski begitu, dia juga menyebut perekonomian semua negara juga mengalami hal serupa terlebih yang menerapkan kebijakan lockdown.
"Ekonominya sampai minus 17, minus 21, minus 20," ujar Jokowi saat memberikan arahan penanganan Covid-19 di Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Selasa (25/8/2020).
Meski begitu, Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I tahun 2020 mencapai 2,97 persen.
Namun di pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di posisi minus 5,3 persen karena memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kita Alhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97. Tapi di kuartal kedua karena kita melakukan PSBB kita jatuh di minus 5,3 persen," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dapat kembali meningkat.
"Kita harapkan di kuartal ketiga ini insyaAllah kita harus lebih baik dari kuartal pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk bisa naik kembali."
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta kepada semua kepala daerah di Provinsi Aceh untuk mengecek bantuan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Menteri Airlangga Klaim Realisasi Program Ekonomi Nasional Naik 25 Persen
Bansos yang diberikan pemerintah diantaranya bantuan langsung tunai Desa (BLT Desa), bansos tunai, program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk sembako, subsidi listrik gratis dan bantuan presiden produktif untuk usaha kecil mikro.
Adapun Banpres produktif diberikan kepada 12 juta pelaku usaha masing -masing sebesar Rp 2.400.000 melalui transfer.
"Tolong Pak Gubernur beserta bupati, wali kota, betul-betul dicek betul," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi berharap dengan stimulus ekonomi, pertumbuhan ekonomi kembali normal.
"Kita harapkan bisa jadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita kembali normal kembali," tutur Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada para Gubernur untuk mengatur rem dan gas dalam mengendalikan Covid-19.
"Selain urusan yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan urusan ekonomi ini gas dan remnya harus dikendalikan betul Pak Gubernur dan jajarannya. Karena memang semua negara mengalami produksi terganggu, supply terganggu, demand terganggu, semuanya terganggu. Semuanya, produksi, permintaan, supply, semua," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek