Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap menutup-nutupi nama pejabat teras yang terjangkit Virus Corona. Tindakan ini lantas mendapatkan pertentangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Prasetio menganggap, Kasus Corona yang menjangkit kalangan pejabat bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi. Karena itu, ia meminta agar Anies terbuka pada kasus corona di kalangan pejabat DKI.
"Nah, saya minta kepada Pak Gubernur, bicara masalah Covid-19, sudah jangan malu. Ini bukan aib kok," ujar Prasetio di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Rabu (26/8/2020).
Menurutnya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana penanganannya begitu ada temuan corona di kalangan pejabat. Mulai dari melakukan isolasi sampai upaya meminimalisir risiko penularan di kantornya.
"Jelaskan, lockdown di ruangan dia, semua diperkecil (risikonya)," jelasnya.
Ia menyebut tindakan serupa juga diambil saat ada beberapa anggota DPRD DKI yang terpapar Covid-19. Prasetio memutuskan untuk menutup gedung dan meminta semua pegawai dan anggota dewan dites swab.
"Saya kemarin mengambil langkah di DPRD itu kemarin saya perpanjang penutupan karena ada beberapa teman-teman dari Fraksi PAN, PKS, dan beberapa PJLP, Nasdem. Itu saya hold dulu, saya minta bersihkan dulu," pungkasnya.
Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengatakan kalangan pejabat teras Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkangkit virus Covid-19. Bahkan, hingga saat ini sudah ada enam orang yang positif terjangkit virus ini.
Prasetio mengatakan enam orang itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon dua. Hal ini menjadi masalah sendiri karena bisa mengganggu kinerja pemenerintahan.
Baca Juga: 6 Pejabat Pemprov DKI Terpapar Corona, Berikut Nama dan Jabatannya
"Saya mendengar ada beberapa pejabat di DKI Jakarta ada enam orang itu terindikasi dengan Covid-19. Sekarang sudah isolasi mandiri," ujar Prasetio di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (26/8/2020).
Dari enam pejabat itu, sejauh ini yang diketahui terjangkit adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzy Marsitawati dan Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasruddin.
Selain dua nama itu, Prasetio menyebut nama lainnya adalah Asisten Pemerintahan (Aspem) Setda DKI Reswan W Soewaryo, Kepala Biro Tata Pemerintahan Premi Lesari, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) Hendra Hidayat, dan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti
"Dinas Kehutanan, Aspem, Tapem, Dikmental, antara itu lah (positif terjangkit)," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat