Suara.com - Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, dijemput paksa oleh aparat Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (26/8/2020) kemarin. Usai ditangkap, keberadaan Buhing dipertanyakan sejumlah pihak.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menyayangkan pihak kepolisian tidak koperatif menyampaikan dimana Buhing ditahan. Pasalnya, pihak pengacara ingin mendapangi Buhing dalam proses pemeriksaan.
"Polisi harus kooperatif juga, kita kan namanya negara hukum. Tolong sampaikan di mana beliau sekarang, (agar) pengacara bisa dampingi, keluarga bisa datangi, kampung bisa tenang. Polda harus kooperatif, sampaikan tunjukkan di mana beliau," kata Rukka dalam keterangan pers daring yang digelar Walhi, Kamis (27/8/2020).
Menurut Rukka, Buhing sendiri telah menyampaikan bahwa ingin didampingi kuasa hukum selama menjalani pemeriksaan. Akan tetapi, kata Rukka, polisi malah menyebut Buhing tak koperatif ketika proses BAP.
"Itu hak tersangka untuk didampingi pengacara. Polda juga harus proporsional. Sudah betul hak beliau untuk didampingi pengacara. Persoalannya mereka tidak menyampaikan di mana beliau sekarang. Kalau pengacara sudah mendatangi kan akan mempercepat proses pemeriksaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rukka mendesak aparat kepolisian menunjukkan dimana keberadaan Buhing ditahan saat ini. Ia menganggap tidak perlu ada yang harus disembunyikan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas N Hartono mengatakan, pihak pengacara juga telah mendatangi Polda Kalimantan Tengah. Namun menurutnya, keberadaan Buhing tak juga diketahui.
"Hanya saja teman-teman sudah mengecek ke Polres dan Polda (Kalteng) keberadaab Buhing tak ada," katanya dalam forum yang sama.
Penjelasan Polda Kalteng
Baca Juga: Diseret Polisi, Effendi Buhing Disebut Dalangi Aksi Bakar Pos PT SML
Polda Kalimantan Tengah menjelaskan penangkapan terhadap Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing berdasar adanya tiga laporan polisi. Ketiga laporan tersebut dibuat oleh PT Sawit Mandiri Lestari (SML).
Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Hendra Rochmawan mengklaim jika pihaknya bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Sehingga, dia berdalih, setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup penangkapan pun langsung dilakukan kepada yang bersangkutan.
"Berawal dari beberapa laporan terkait tiga laporan dari PT SML. Pada prinsipnya Polda Kalteng profesional dalam menanggapi laporan polisi tersebut, dengan bukti permulaan yang cukup sehingga perlu dilaksanakan penangkapan," kata Hendra kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).
Berkenaan dengan itu, Hendra mengatakan bahwa pada prinsipnya pihak pelapor dan terlapor PT SML dan Effendi Buhing sama-sama memiliki hak yang sama di muka hukum. Sehingga, nantinya selaku pihak terlapor, Effendi Buhing dapat memberikan penjelasan atau jawaban atas laporan tersebut kepada penyidik.
Dijemput Paksa
Dalam video penangkapan yang beredar di media sosial, Effendi Buhing diseret dari rumahnya di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau oleh puluhan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Penyerangan Tentara Israel ke Global Flotilla dan Jurnalis Indonesia Dianggap Pelanggaran Hukum Laut
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara