Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melarang pasien positif corona untuk melakukan isolasi mandiri. Bahkan orang yang terpapar Covid-19 tanpa gejala juga tak boleh melakukan karantina diri sendiri.
Anies menyebut bagi pasien yang tak merasakan gejala sakit apapun tetap harus dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Bahkan rencana ini disebutnya sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kemarin ketika kita berbicara dengan bapak presiden kami sampaikan juga bahwa orang-orang tanpa gejala akan diisolasi di Wisma Atlet, sehingga kita dapat melaksanakan," ujar Anies di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (1/9/2020).
Meski Wisma Atlet jadi rujukan, pasien positif corona tanpa gejala juga bisa dirawat di fasilitas isolasi pemerintah lainnya.
Pihaknya sendiri sudah menyulap beberapa bangunan menjadi tempat karantina seperti GOR, gedung kesenian, dan bangunan pemerintah lainnya.
Selama ini, mereka yang diminta karantina di tempat itu hanyalah yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh.
Namun larangan isolasi kali ini berlaku bagi siapapun termasuk yang memiliki tempat memadai.
"Semua yang terpapar positif tanpa gejala ataupun gejala ringan harus isolasi yang diselenggarakan pemerintah," katanya.
Anies menyebut selama ini masyarakat yang terpapar virus corona tidak bisa dengan baik melakukan isolasi karena kurangnya pengetahuan.
Baca Juga: Terjaring Razia Masker, 4 Remaja Lesu Diperlihatkan Peti Mati Covid-19
Akibatnya malah mereka menulari orang lain di rumah atau sekitar tempat isolasinya.
"Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing," katanya menambahkan.
Update Pasien Corona RSD Wisma Atlet
Sementara itu, pasien kasus konfirmasi positif Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat tercatat sebanyak 1.605 orang pada Selasa (1/9/2020).
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) Kolonel Marinir Aris Mudian memaparkan ada penambahan jumlah pasien positif sebanyak 108 orang dari hari sebelumnya.
"Pasien terkonfirmasi positif (Covid-19) 1.605 orang, semula 1.497 orang, bertambah 108 orang positif," kata Aris dalam keterangannya, Selasa (1/9/2020).
Berita Terkait
-
Terjaring Razia Masker, 4 Remaja Lesu Diperlihatkan Peti Mati Covid-19
-
Anies Larang Pasien Covid-19 Karantina Mandiri: Harus Diisolasi Pemerintah
-
Cium Bola di Tengah Pandemi COVID-19, Pemain di Ekuador Didenda Rp17 Juta
-
Waspada! Dalam Sepekan, Kasus Corona Jawa Barat Naik 100 Persen Lebih
-
Akibat Covid-19, Banyak Pesta Pernikahan Pangkas Tamu Undangan
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan