Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, negara-negara bersistem pemerintahan oligarkis lebih mudah menangani pandemi virus corona covid-19, ketimbang negeri demokratis.
Sebab, kata dia, dengan sistem oligarki, pemerintah bisa menerapkan kebijakan-kebijakan penanggulangan pandemi secara keras.
Meski begitu, Tito mengungkapkan prinsip utama penanganan penularan covid-19 itu bisa dimulai dengan protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak.
Selain itu, pelaksanaan tes, tracing dan isolasi juga penting untuk mengetahui penyebaran virusnya.
Pelaksanaan protokol kesehatan yang disebut dengan 3M itu dikatakan Tito mudah dilakukan tetapi sulit untuk dipraktikan.
"Kira-kira gitu 3M dan 3T, mudah untuk dikatakan, tapi sulit dilaksanakan," kata Tito dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional melalui video konferensi, Kamis (3/9/2020).
Kesulitan itu tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya di negara-negara yang terdampak.
Menurutnya negara seperti China dan Vietnam paling mudah menerapkan protokol itu, lantaran sistem pemerintahannya oligarkis atau dikuasai oleh satu kelompok.
"Seperti China dan Vietnam mereka menangani dengan lebih efektif karena menggunakan cara-cara yang keras. Sesuai karena memegang kedaulatan bukan rakyat, bukan demokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Hanya 2 Hari, Mahfud MD Jadi Mendagri Ad Interim Gantikan Tito Karnavian
Justru Tito menganggap negara-negara dengan sistem pemerintahan demokrasi akan lebih sulit menangani pandemi corona.
Namun, Tito menilai negara-negara demokratis akan mudah menerapkan kebijakan penanganan covid-19 kalau negeri itu didominasi masyarakat kelas menengah.
Tito menjelaskan, untuk menyosialisasi 3M, secara tidak langsung juga berbicara soal kendali sosial.
Sebab tidak semua golongan masyarakat mudah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Untuk masyarakat kelas menengah, Tito menilai akan lebih mudah melaksanakan 3M karena memiliki kemampuan intelektualisme.
Masyarakat kelas menengah, kata dia, menyadari 3M itu penting di tengah pandemi covid-19 dan memiliki uang untuk membeli masker atau pelindung diri lainnya.
Berita Terkait
-
Surat Mahfud Jadi Menteri Ad Interim, Kapuspen Kemendagri: Sudah Dibatalkan
-
Mahfud MD Jadi Mendagri Sementara, Tito Karnavian Bertugas ke Singapura
-
Sering Dikritik Media Asing soal Corona, Jokowi Pesan Ini ke Kabinetnya
-
Mahfud MD, Tito hingga Yasonna Dilantik Jokowi jadi Komisioner Kompolnas
-
Soal Rencana Buka Kembali Sekolah, Menteri Nadiem Diminta Gunakan Hati
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
-
Akankah Dolar AS Tembus Rp17.000?
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
Terkini
-
Berakhir Tewas usai Dibuang ke Depan Panti Anak Yatim, Pembuang Bayi di Palmerah Diburu Polisi
-
Ada 4.711 Kasus Keracunan MBG, Dasco Minta Aparat Ikut Investigasi
-
Keras Kepala, Ibu Hamil Ini Bikin Emosi Penumpang Pesawat karena Tolak Diperiksa Kesehatan
-
KPK Siap Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Kasus Korupsi Jalan Rp 165 Miliar
-
Boni Hargens: Tuduhan Persekusi Calon Kapolri Pilihan Presiden Upaya Adu Domba!
-
Merasa Dituding Dalang Demo Rusuh Agustus, Wanita Ini Polisikan Ferry Irwandi
-
113 Ton Tilapia Dikirim ke AS, Bukti Kualitas Ikan Lokal Mendunia
-
Tubuh, Lingkungan, dan Hak Perempuan Jadi Sorotan Women's March Jakarta 2025
-
Kasus Ribuan Anak Keracunan Program MBG, Wamensesneg: Presiden Prabowo Sudah Tahu
-
Revisi UU BUMN Rampung Dibahas dalam 4 Hari, Menteri Hukum Jelaskan Alasannya