Suara.com - Eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengusulkan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Minang. Usulan ini dilatarbelakangi oleh ucapan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, soal Sumatera Barat mendukung negara Pancasila.
Natalius menilai jika pernyataan Puan mengandung beberapa makna. Menurutnya, ucapan Puan telah menunjukkan adanya batas pemisah dengan Minang.
"Analisa saya: jika Puan wakili keluarga Sukarno, PDIP, Sekuler, Jawa Tengah maka telah lakukan demarkasi tegas dengan Minang. Mereka berkuasa, Minang tersingkir," tulis Natalius melalui Twitter-nya, Minggu (6/9/2020).
Tokoh berdarah Papua ini lantas mengusulkan agar Minang diberi Otonomi Khusus untuk mengurangi dominasi kelompok mayoritas.
"Saya usul Otonom Khusus or Negara Bagian Nagari Minang. Negara Federal akan mengurangi sifat kejam tirani mayoritas!" sambung Natalius.
Ucapan Puan memicu polemik ketika menyinggung soal Pancasila dan Sumatra Barat saat mengumumkan Calon Kepala Daerah dari PDIP pada Rabu (2/9/2020).
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," demikian kata Puan dalam rapat virtual tersebut.
Lantaran menimbulkan polemik, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung Negara Pancasila.
Pernyataan Puan, kata Hasto, secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada gelombang V pada Rabu (2/9/2020).
Baca Juga: Puan Singgung Minang, Analis Politik: Bisa Digoreng Kalau Dia Nyapres 2024
"Yang dimaksudkan mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan," kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumbar, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
"Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata dia.
Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDI Perjuangan mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Puan juga mengumumkan jagoan PDIP di dua provinsi 19 kabupaten kota lain. Pengumuman ini menjadi pengumuman gelombang terakhir pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk pilkada 2020.
Berita Terkait
-
Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumbar Terendam Banjir
-
Profil Puan Maharani, Putri Mahkota PDIP
-
Puan Singgung Minang, Analis Politik: Bisa Digoreng Kalau Dia Nyapres 2024
-
Protes Ucapan Puan, Natalius: Bro Fadli Zon Harapanmu Jadi Presiden Ditutup
-
Bareskrim Polri Tolak Laporan PPMM Terhadap Puan Maharani
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan