Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan seluruh jajarannya untuk menyamakan frekuensi di tengah pandemi Covid-19. Jokowi menuturkan, pemerintah harus mengganti channel kerja dari yang biasa, menjadi luar biasa.
"Saya tegaskan kembali berulang-ulang untuk menyamakan frekuensi, bahwa kita memang dalam kondisi krisis pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa seperti juga kondisi dunia pada umumnya, kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini," ujar Jokowi saat sambutan Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Selasa (8/9/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah masih membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat dengan tepat sasaran dan efisien.
Pemerintah, kata Jokowi, sudah berkomitmen bahwa upaya tidak hanya terbatas untuk keluar dari krisis, melainkan memanfaatkan krisis untuk melakukan lompatan.
Lanjut Jokowi, memanfaatkan krisis juga untuk membangun cara kerja baru, membangun kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global.
"Sejak awal saya telah perintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk selalu mengedepankan akuntabilitas transparansi dan inovasi dengan selalu mengutamakan tujuan utama dari program yang dijalankan," ucap dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyambut baik upaya yang dilakukan BPK dalam menyamakan frekuensi dalam rangka memulihkan kesehatan dan perekonomian akibat Covid-19.
"Kami menyambut baik upaya BPK ini dan bersama-sama menyamakan frekuensi, dalam rangka sama-sama menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat memulihkan perekonomian dan bahkan melakukan lompatan kemajuan," katanya .
Ia juga berharap setiap pemeriksa BPK memiliki frekuensi yang sama untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Baca Juga: Lupa Sebut Nama saat Pidato, Jokowi Langsung Minta Maaf ke Maruf Amin
"Saya berharap setiap pemeriksa mempunyai frekuensi yang sama untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Lupa Sebut Nama saat Pidato, Jokowi Langsung Minta Maaf ke Maruf Amin
-
Kena Corona, Cerita Menteri Edhy Prabowo Minta Doa dari Rekannya di DPR
-
Komisi IV DPR Benarkan Menteri Edhy Prabowo Positif Covid-19
-
Era Soekarno dan Soeharto Pernah Krisis Pangan, Jokowi Jangan Ulang Sejarah
-
Tes Covid DKI Tinggi, Anies Minta Daerah Lain Jalankan Instruksi Jokowi
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!
-
Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid, Hakim Juga Bebankan Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
-
Ada Demo Mahasiswa di Mabes Polri Siang Ini, 3.093 Personel Kepolisian Disiagakan
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
ShopeeFood Temani Momen Ramadan dengan Diskon Kuliner dan Promo Seru Setiap Hari
-
Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
-
Anggaran Kaltim Disunat 75 Persen, Gubernur Malah Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPR: Tidak Peka!
-
Kembali ke Tanah Air Usai Lawatan, Ini Oleh-oleh yang Dibawa Prabowo
-
Buruh Kompak Desak Reformasi SJSN, Minta Revisi UU Libatkan 10 Konfederasi
-
Bukan Lagi Teka-teki, KPK Akhirnya Tahu Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji, Siap Umumkan?