Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memandang lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila sudah final dan tidak dapat diubah-ubah. Jika ada yang mengubah, Dasco menganggap itu sebagai perbuatan makar.
Hal itu ia sampaikan menanggapi adanya Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut, Jawa Barat, yang mengubah tampilan dan bentuk lambang negara Garuda Pancasila.
"Ya menurut saya kan ini kita sudah sepakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian ada yang mengatur soal lambang negara dan lain-lain. Di luar itu saya anggap makar," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani.
Ia mengatakan tidak boleh lambang negara diubah seenaknya lantara itu merupakan suatu hal yang baku dan paten.
Muzani kemudian meminta agar pihak terkait dapat mengklarifikasi pengubahan lambang negara yang dilakukan paguyuban di Garut.
"Sebagai sebuah simbol dan lambang negara, sebagai semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak bisa diubah atau ditambah atau dikurangi dan seterusnya," katanya.
"Kalau kemudian mau menggunakan lambang Garuda itu untuk kepentingan yang lain, mestinya lambang yang sakral itu tidak diubah apapun," Muzani menambahkan.
Kekinian Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut Jawa Barat tengah menuai sorotan.
Baca Juga: Ubah Lambang Negara, Polisi Periksa Petinggi Paguyuban Tunggal Rahayu
Komunitas itu membuat geger masyarakat karena mengubah lambang Garuda Pancasila dan mencetak mata uang sendiri.
Dari sejumlah foto dan video yang termuat di laman Facebook mereka, ada perbedaan bentuk gambar Garuda Pancasila yang mereka tunjukkan dengan yang dimiliki Indonesia sebagai lambang negara.
Persisnya pada bentuk kepala burung yang mengarah ke depan. Sementara lambang garuda yang asli, wajah mengarah ke sisi kanan.
Pada Februari 2020 lalu, Paguyuban Tunggal Rahayu di Desa bayusari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, sempat membuat geger.
Warga setempat menuduh, paguyuban itu adalah kelompok yang hendak mendeklarasikan kerajaan baru. Namun, kala itu, aparat desa memastikan tak ada kerajaan baru di wilayahnya.
"Sebetulnya di Desa Bayusari itu, tidak ada kerajaan, setahu saya hanya ada paguyuban. Yaitu Paguyuban Tunggal Rahayu Ampera Kandang Wesi," ungkap Junadi, Kamis (20/2/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap pada Pengadaan Katalis Pertamina
-
Refly Harun : Gibran Jadi Wapres Setelah SMA di Luar Negeri Adalah Cacat Bawaan
-
Jejak Karier Irjen Asep Edi Suheri yang Dituntut Mundur: Punya Prestasi Mentereng
-
Kaldera Toba Kembali dapat Kartu Hijau UNESCO, Gubernur Bobby Nasution Ajak Terus Jaga Bersama
-
Ngaku Merasa Terhormat Jadi Menteri Keuangan, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Disorot
-
Pamer ATM Prioritas, Anak Menkeu Purbaya Sebut Ciri Orang Miskin: Rasis & Bermental Pengemis
-
Melawan Kritik dengan Kekuatan Negara? TNI Dikecam Keras Karena Laporkan Ferry Irwandi!
-
Bukan Cuma Tudingan 'Agen CIA'? Ini 4 Fakta Geger Lain dari Anak Menkeu Purbaya Sadewa
-
CEK FAKTA: Benarkah Warga Kehilangan Penglihatan karena Gas Air Mata Aparat?
-
7 Fakta di Balik Revolusi Pilkades: Dari Daftar Online Hingga E-Voting Anti Curang