Suara.com - Fraksi partai Nasdem di DPRD Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan memerhatikan kaum disabilitas saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) diminta untuk diperbanyak. Sehingga mereka bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jupiter mengatakan sejauh ini memang Pemprov DKI Jakarta sudah mencatat 10.293 warga Ibu Kota sebagai penerima KPDJ. Namun, kata Jupiter, kenyataannya masih banyak warga penyandang disabilitas yang belum menerima kartu itu.
Karena itu, ia mengaku pihaknya siap membantu warga penyandang disabilitas agar bisa memperoleh KPDJ ke depannya.
"Saya akan bantu agar mereka mendapatkan KPDJ. Program ini sudah dianggarkan dalam APBD, jadi silahkan datang ke kita dan sampaikan semua, kita akan bantu pengurusannya," ujar Jupiter kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).
Selain itu ia meminta Pemprov lebih aktif dalam mendeteksi penyandang disabilitas yang memerlukan kartu itu. Pasalnya bantuan dana sangat diperlukan oleh mereka di tengah PSBB.
"Sebaiknya, Pemprov DKI melakukan jemput bola, jangan diam di kantor menunggu warga mendaftar. Dinas Sosial harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendata warga yang berhak memperoleh KPDJ," jelasnya.
Terlebih lagi, kata Jupiter, kaum disabilitas memerlukan kebutuhan khusus yang berbeda dari orang lain. Karena itu KPDJ dinilai bisa membantu sedikit mereka memenuhi kebutuhannya.
"Nantinya dana Rp 300 ribu per bulan itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut. Mereka kebutuhannya berbeda dari yang normal, mereka lebih banyak," pungkasnya.
Baca Juga: 4 Komisioner KPU Gresik Masuk Tracing, Tunggu Hasil Tes Swab
Berita Terkait
-
4 Komisioner KPU Gresik Masuk Tracing, Tunggu Hasil Tes Swab
-
60 Peserta kena Corona, Ketua KPU: Debat Pilkada 2020 Tetap Secara Langsung
-
Marah Check Point PSBB Belum Siap, Wakil Wali Kota Serang: Malu-maluin
-
59 Negara Tutup Pintu WNI, KSP: Indonesia Larang Masuk Negara Seluruh Dunia
-
Anies Baswedan Pilih PSBB Lagi, PKPI: Jangan Dipolitisasi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029