Suara.com - Fraksi partai Nasdem di DPRD Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan memerhatikan kaum disabilitas saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) diminta untuk diperbanyak. Sehingga mereka bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jupiter mengatakan sejauh ini memang Pemprov DKI Jakarta sudah mencatat 10.293 warga Ibu Kota sebagai penerima KPDJ. Namun, kata Jupiter, kenyataannya masih banyak warga penyandang disabilitas yang belum menerima kartu itu.
Karena itu, ia mengaku pihaknya siap membantu warga penyandang disabilitas agar bisa memperoleh KPDJ ke depannya.
"Saya akan bantu agar mereka mendapatkan KPDJ. Program ini sudah dianggarkan dalam APBD, jadi silahkan datang ke kita dan sampaikan semua, kita akan bantu pengurusannya," ujar Jupiter kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).
Selain itu ia meminta Pemprov lebih aktif dalam mendeteksi penyandang disabilitas yang memerlukan kartu itu. Pasalnya bantuan dana sangat diperlukan oleh mereka di tengah PSBB.
"Sebaiknya, Pemprov DKI melakukan jemput bola, jangan diam di kantor menunggu warga mendaftar. Dinas Sosial harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendata warga yang berhak memperoleh KPDJ," jelasnya.
Terlebih lagi, kata Jupiter, kaum disabilitas memerlukan kebutuhan khusus yang berbeda dari orang lain. Karena itu KPDJ dinilai bisa membantu sedikit mereka memenuhi kebutuhannya.
"Nantinya dana Rp 300 ribu per bulan itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut. Mereka kebutuhannya berbeda dari yang normal, mereka lebih banyak," pungkasnya.
Baca Juga: 4 Komisioner KPU Gresik Masuk Tracing, Tunggu Hasil Tes Swab
Berita Terkait
-
4 Komisioner KPU Gresik Masuk Tracing, Tunggu Hasil Tes Swab
-
60 Peserta kena Corona, Ketua KPU: Debat Pilkada 2020 Tetap Secara Langsung
-
Marah Check Point PSBB Belum Siap, Wakil Wali Kota Serang: Malu-maluin
-
59 Negara Tutup Pintu WNI, KSP: Indonesia Larang Masuk Negara Seluruh Dunia
-
Anies Baswedan Pilih PSBB Lagi, PKPI: Jangan Dipolitisasi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Kejaksaan Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri di Awal Tahun
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Sekolah Tanpa Hukuman? Begini Arah Baru Disiplin ala Abdul Muti