Suara.com - Akademisi Rocky Gerung mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diangkat menjadi komandan penyelesaian Covid-19 nasional.
Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menilai Anies memiliki program penyelesaian Covid-19 yang bisa digunakan untuk seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Rocku Gerung melalui kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official berjudul 'Rocky Gerung: Angkat 4N1ES Jadi M3NTER1 K0V1D'.
"Mestinya kalau mau efisien, angkat saja Anies Baswedan sebagai komandan penyelesaian covid-19 nasional, Gubernur DKI menyelesaikan Covid-19," kata Rocky seperti dikutip Suara.com, Kamis (10/9/2020).
Rocky menyadari, pilihan mengangkat Anies sebagai komandan penyelesaian Covid-19 nasional akan menimbulkan pertengkaran politik.
Meski demikian, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membela paket proposal penyelesaian Covid-19 yang dibawa oleh Anies.
Usulan yang dibawa Anies untuk lockdown ibu kota negara telah diajukan sejak awal kasus Covid-19 ditemukan.
Namun, usulan tersebut justru ditolak karena adanya kecemburuan persaingan psikologi politik. Alhasil, usulan Anies hanya menjadi bahan olokan semata.
"Konsekuensinya akan terjadi pertengkaran politik, tapi presiden mesti membela proposal Anies yang diajukan 7 bulan lalu kemudian jadi bahan olokan," ungkapnya.
Baca Juga: Ogah Tiru Anies Terapkan PSBB Total, Walkot Bekasi: Kami Punya Cara Sendiri
Rocky Gerung menilai, kebijakan Anies dalam melakukan PSBB total akan berakhir sia-sia jika di daerah lain justru masih dilonggarkan.
"Percuma juga Anies lockdown disini tapi di daerah dilonggarkan," tegasnya.
Tarik Rem Darurat
Anies Baswedan memutuskan untuk menarik 'rem' darurat di tengah merebaknya virus Covid-19. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret lalu kembali diterapkan.
Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi.
Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau