Suara.com - Meski masih dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah getol untuk tetap menjalankan Pilkada serentak tahun 2020 ini.
Rencananya, pemungutan suara Pilkada serentak bakal dihelat bulan Desember 2020 nanti sedangkan saat ini tahapannya sudah masuk ke fase pendaftaran setiap paslon kepala daerah.
Imbasnya, banyak kalangan yang khawatir pilkada nanti akan menjadi klaster baru penularan Covid-19 yang bisa muncul dari berkumpulnya orang saat pemungutan suara.
Salah satu kritikan datang dari Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf yang menyentil sikap pemerintah tetap menjalankan Pilkada kendati angka penularan terus meningkat.
Melalui akun Twitternya @SirianaGde, ia menyuarakan keberatannya terhadap Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.
"Hampir setiap hari kasus positif nambah di atas 3000 kasus, masih ngeyel aja bikin Pilkada. Ampun ini rezim," kicau Gde, Kamis (10/09/2020).
Pada kicauan sebelumnya, Gde sempat menyinggung pemerintah dengan lagu Potong Bebek Angsa yang digubahnya sedemikian rupa.
"Ingat lagu potong bebek angsa? Yok nyanyi bareng dengan syair baru. Pas banget dinyanyikan saat kita gak pegang duit," cuitnya mengajak warganet bernyanyi.
"Potong gaji menteri, Buat makan nasi, Rakyat butuh gizi, Makan 3 kali. Potong gajinya, Ganti menterinya. Tralalalalalalalala.." sambung Gde menuliskan liriknya.
Baca Juga: Studi Peneliti Yale: Virus Corona Covid-19 Berisiko Merusak Sel Otak Pasien
Lagu itu pun langsung mendapat respons dari salah seorang warganet yang berkomentar dengan emoji tertawa.
"Keren....Sayangnya potong bebek udah ganti sama KPOP.... Black pink," celetuk pemilik akun @ErwadrSe****
Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19, sebanyak 3.861 kasus baru Covid-19 terkonfirmasi pada Kamis 10 September 2020.
Angka tersebut memecahkan rekor tertinggi sebelumnya pada tanggal 3 September yang mencapai 3.622 kasus dalam sehari.
Kasus Corona Meningkat, Satgas Covid-19 Tak Ingin Pilkada Serentak Ditunda
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, tidak ada wacana penundaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. Proses Pilkada sudah dimulai sejak pendaftaran calon kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada akhir pekan kemarin, sehingga harus tetap dijalankan sampai selesai dengan protokol kesehatan.
Berita Terkait
-
Fedi Nuril Sindir Gerindra, Sebut Banyak Berita Aneh dari Rezim
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
-
Katanya Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Kok BI Pakai Skema saat Covid-19 demi Biayai Program Pemerintah?
-
Masuk Akal, Cuma Satu Ini Tuntutan Pandji Pragiwaksono Andai Bertemu Pemangku Kebijakan
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu