Suara.com - Meski masih dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah getol untuk tetap menjalankan Pilkada serentak tahun 2020 ini.
Rencananya, pemungutan suara Pilkada serentak bakal dihelat bulan Desember 2020 nanti sedangkan saat ini tahapannya sudah masuk ke fase pendaftaran setiap paslon kepala daerah.
Imbasnya, banyak kalangan yang khawatir pilkada nanti akan menjadi klaster baru penularan Covid-19 yang bisa muncul dari berkumpulnya orang saat pemungutan suara.
Salah satu kritikan datang dari Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf yang menyentil sikap pemerintah tetap menjalankan Pilkada kendati angka penularan terus meningkat.
Melalui akun Twitternya @SirianaGde, ia menyuarakan keberatannya terhadap Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.
"Hampir setiap hari kasus positif nambah di atas 3000 kasus, masih ngeyel aja bikin Pilkada. Ampun ini rezim," kicau Gde, Kamis (10/09/2020).
Pada kicauan sebelumnya, Gde sempat menyinggung pemerintah dengan lagu Potong Bebek Angsa yang digubahnya sedemikian rupa.
"Ingat lagu potong bebek angsa? Yok nyanyi bareng dengan syair baru. Pas banget dinyanyikan saat kita gak pegang duit," cuitnya mengajak warganet bernyanyi.
"Potong gaji menteri, Buat makan nasi, Rakyat butuh gizi, Makan 3 kali. Potong gajinya, Ganti menterinya. Tralalalalalalalala.." sambung Gde menuliskan liriknya.
Baca Juga: Studi Peneliti Yale: Virus Corona Covid-19 Berisiko Merusak Sel Otak Pasien
Lagu itu pun langsung mendapat respons dari salah seorang warganet yang berkomentar dengan emoji tertawa.
"Keren....Sayangnya potong bebek udah ganti sama KPOP.... Black pink," celetuk pemilik akun @ErwadrSe****
Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19, sebanyak 3.861 kasus baru Covid-19 terkonfirmasi pada Kamis 10 September 2020.
Angka tersebut memecahkan rekor tertinggi sebelumnya pada tanggal 3 September yang mencapai 3.622 kasus dalam sehari.
Kasus Corona Meningkat, Satgas Covid-19 Tak Ingin Pilkada Serentak Ditunda
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, tidak ada wacana penundaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. Proses Pilkada sudah dimulai sejak pendaftaran calon kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada akhir pekan kemarin, sehingga harus tetap dijalankan sampai selesai dengan protokol kesehatan.
Berita Terkait
-
Menkes Pastikan Risiko Ebola di Indonesia Rendah, Penularannya Tak Semudah Covid-19
-
Eks Tapol Bongkar Ngerinya Siksaan 'Ular Listrik' Rezim Jokowi: Ada Ojol Disiksa Sampai Mata Copot
-
IHSG Hancur Lebur Seperti Era COVID-19, Padahal Tak Sedang Pandemi
-
Waspada! Ancaman Ebola Selevel Awal Pandemi Covid-19
-
Pakar Medis Belanda Menjamin Hantavirus Bukan Ancaman Pandemi Baru Seperti COVID-19
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil