Suara.com - Relawan Lapor Covid-19 membuka layanan pengaduan untuk menampung segala keluhan hingga permasalahan warga di tengah pandemi Covid-19. Hasilnya, sebagian besar warga melaporkan terkait masih banyaknya pelanggaran protokoler kesehatan di tengah masyarakat.
Relawan Data dari LaporCovid-19, Agus Sarwono menyampaikan bahwa layanan lapor warga LaporCovid-19 mulai berjalan pada April 2020 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dan Telegram. Kemudian berkembang ke kanal seluruh media sosial.
Selama April-Juni, dia menyebut lebih dari 4.000 laporan warga masuk melalui chatbot. Adapun, setelah dilakukan perubahan pertanyaan menyesuaikan dengan kebijakan, periode Agustus-9 September 2020, telah terkumpul 386 laporan.
Agus mengemukakan bahwa ribuan laporan warga yang diterima dari warga di seluruh Indonesia itu meliputi keluhan keramaian, pelanggaran protokol kesehatan, stigma, bantuan sosial, hingga munculnya klaster-klaster baru di perkantoran dan sekolah.
"Berdasarkan jenis laporan, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak dilaporkan yakni 63 persen, diikuti layanan kesehatan," kata Agus saat jumpa pers secara daring, Jumat, (11/9/2020).
Sementara itu, berdasar data laporan warga yang diterima diketahui didominasi oleh warga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
Selian menerima laporan terkait pelanggaran protokoler kesehatan, belakang ini LaporCovid-19 banyak juga menerima laporan terkait klaster perkantoran.
Mereka sebagian besar melaporkan ihwal transparansi informasi dan minimnya penelusuran atau tracing riwayat kontak terhadap karyawan yang terjangkit Covid-19.
"Sebagian besar laporan memberikan gambaran tentang adanya kasus positif di sebuah kantor, namun tidak ada transparansi dari kantor serta penegakan protokol pandemi," ungkap Agus.
Baca Juga: PSBB Transisi Jakarta Ternyata Picu Masifnya Penularan Corona di Jawa-Bali
Di sisi lain, Agus mengungkapkan bahwa pihaknya juga menerima laporan dari warga terkait adanya penolakan tes swab. Selain penolakan, ada pula warga yang melapor jika dirinya ditunda tes swab dengan alasan kehabisan alat tes.
"Untuk kasus sekolah, banyak orang tua melaporkan tentang dibukanya kembali sekolah-sekolah di zona berisiko tinggi terinfeksi, seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kota Tuban, Jawa Timur," Agus menambahkan.
Berita Terkait
-
Mengenal COVID-19 'Stratus' (XFG) yang Sudah Masuk Indonesia: Gejala dan Penularan
-
Kenali Virus Corona Varian Nimbus: Penularan, Gejala, hingga Pengobatan Covid-19 Terbaru
-
Mengenal Virus Corona Varian Nimbus, Penularan Kasus Melonjak di 13 Negara
-
7 Fakta Kenaikan Kasus COVID-19 Dunia, Thailand Kembali Berlakukan Sekolah Daring
-
Pasien COVID-19 di Taiwan Capai 41.000 Orang, Varian Baru Corona Kebal Imunitas?
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!