Suara.com - Seorang pengguna Twitter dengan nama akun @initipis mendadak diserbu warganet usai mengunggah sebuah foto sensitif yang menggemparkan.
"Ga nyangka dari bungkus bawang bisa nemu sisa berkas pengakuan g30spki tahun '68," tulis akun @initipis menjelaskan foto unggahannya, Jumat (11/09/2020).
Dalam foto yang diunggahnya itu, terlihat selembar kertas bekas yang tergeletak di lantai berwarna kuning.
Terlihat dalam kertas yang mulai kusam itu berbagai keterangan yang diduga ditulis dengan mesin ketik kuno.
Tidak hanya itu, sejumlah tanda tangan serta stempel yang mulai memudar terpampang di kertas itu.
Sontak, unggahan @initipis itu pun mendapat beragam reaksi dari ribuan warganet yang berspekulasi.
Ada yang terpancing untuk mengutuk PKI, ada pula yang meragukan keaslian selembar kertas tersebut.
"Hmm kalau dilihat-lihat. Ejaan yang digunakan tempo Doeloe. Tapi apa iya jikalau itu diketik tahun 68-an kertasnya masih se awet itu?" tanya pemilik akun @ItsMe**** ragu.
"Bisa gini ya, bentar lagi 30 September, di mana 1 Oktober nya para pahlawan terbunuh secara keji. Ga bisa ga sedih kalo udah nyangkut hal yang kaya gini," ujar warganet lainnya pemilik akun @potongbbek***
Baca Juga: Cuma Di Negara Ini, Biaya Bikin SIM Bisa Buat Beli 2 Unit Honda Vario
Menanggapi keriuhan postingan tersebut, pemerhati sejarah Mazzini Giuseppe dengan nama akun @mazzini_gsp meluruskan perdebatan warganet.
"Ini surat keterangan bebas dari keterlibatan G30S atau ortu kakek nenek bukan orang PKI. Namanya Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD). Jadi ini buat keperluan administratif jaman Orde Baru, misal orang mau daftar PNS, daftar Polisi, daftar kerja dll. Ya harus punya surat ini," kata Mazzini tegas.
Mazzini menambahkan, cara untuk mendapatkan surat tersebut harus disetujui mulai dari RT/RW/Lurah, Camat selanjutnya ke kepolisian.
"Tapi pas Pak @mohmahfudmd jadi Ketua MK tahun 2008 hak sipil keturunan orang-orang (yang dianggap) PKI udah pulih jadi gak ada lagi bikin surat kaya gini," imbuhnya.
Lebih lanjut Mazzini menerangkan bahwa saat itu anak-anak yang ingin masuk sekolah harus pakai surat tersebut.
"Kalau ortu, kakek nenek lo bukan orang PKI, bisa sekolah. Walau ada beberapa sekolah yang mentoleransi anak cucu PKI boleh sekolah, cuma pasti si anak abis di bully di ejek karena dia keturunan PKI," tambah dia.
Berita Terkait
-
Film Surat ke-8 Angkat Potret Gap Generasi Lewat Akting Aurora Ribero dan Arief Didu
-
Cara Menulis Surat Izin Tidak Sekolah karena Sakit yang Benar, Dilengkapi Contoh Siap Pakai
-
Industri Pulp & Kertas RI Tembus Ekspor USD 8 Miliar, Kemenperin Bilang Begini
-
Kena Libur Natal? SIM dan STNK yang Habis Tetap Bisa Diurus, Ini Jadwalnya
-
Kami (Bukan) Sarjana Kertas: Satir Pendidikan dan Perjuangan Anak Muda
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji