Lebih lanjut lagi, padahal kasus covid-19 saat pemberlakuan PSBB periode awal sempat mengalami penurunan. Untuk itu, JK menilai bahwa PSBB adalah langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan virus covid-19 yang semakin masif. Bahkan, JK beranggapan bahwa untuk memulihkan situasi ekonomi, Indonesia perlu terlebih dahulu menyudahi pandemi covid-19 ini.
Dikutip dari Kompas.com, ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menuturkan bahwa pengetatan kegiatan masyarakat melalui rencana SBB sepertu awal pandemi cvid-19 di Jakarta sudah tepat. Hal ini lantaran jumlah kasus covid-19 di Ibukota terus meningkat serta tempat tidur pasien covid-19 mulai penuh.
Menurut Pandu, rencana penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan dari para ahli epidemiologi. Indikator tersebut terdiri atas epidemiologi, kesehatan publik, dan kesiapan pelayanan kesehatan. Menurutnya, langkah pengetatan kembali sudah terencana apabila nanti kasus covid-19 mengalami peningkatan.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan bahwa Anies mendapat instruksi dari KAMI untuk melakukan PSBB total selama berbulan-bulan agar ekonomi rakyat melemah merupakan klaim yang tidak benar.
Unggahan akun Facebook Sidik Purnomo itu masuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO