Tingkatkan SDM Berkualitas, Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Managerial

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan meski ditengah pandemi Covid-19, pemerintah juga harus tetap memikirkan untuk menghasilkan para pemimpin yang berkompeten. Hal tersebut dilakukan untuk  menyesuaikan diri yang tinggi dalam menghadapi kesulitan, kemunduran dan trauma, namun kemudian pulih.

Maka reseliensi pada seorang pemimpin adalah yang mampu mempertahankan energinya walau dibawah tekanan atau masa sulit, bahkan mampu mengelola perubahan dan konflik menjadi peluang untuk melesat lebih jauh.

Menghadapi realitas itu Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pengembangan Sumber daya Manusia (PPSDM) terus berupaya meningkatkan kualitas aparatur. Salah satunya dengan mengadakan Pengembangan Kompetensi Manajerial Bagi Pemimpin dan Calon Pemimpin melalui webinar dengan tema Resilient Leadership secara virtual, Selasa (15/09/2020).

Membuka diskusi, bertindak sebagai moderator Oloan Sitorus, Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan pada Sekretariat Jenderal menyampaikan bahwa webinar ini merupakan upaya PPSDM untuk membangun para pimpinan di lingkungan ATR/BPN menjadi pemimpin yang lebih tangguh. “Kata tangguh layaknya besi, ditekuk-tekuk akan kembali pada kondisi semula, yang diharapkan akan tertanam pada para pemimpin di ATR/BPN bagaimanapun kondisinya akan bisa pulih kembali dan bermanfaat bagi lingkungannya,” ujarnya.

Membuka sesi pertama, Narasumber webinar Adriani Sukmoro, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa kepemimpinan yang tangguh adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan diri saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. "Seperti bapak dan ibu yang hadir pada webinar saat ini, bapak ibu sekalian lah yang akan membawa Kementerian ATR/BPN ini bergerak selaras, sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman,” jelasnya

Lebih lanjut Adriani Sukmoro memaparkan _Resilient Leadership_ erat hubungannya dengan istilah _VUCA (Volatile,Uncertain,Complex,Ambigous)_ teori kepemimpinan yang membahas kondisi yang berubah-ubah dan tidak pasti apalagi di masa kritis seperti sekarang ini, diperlukan seorang pemimpin yang dapat mempertahankan kondisi oganisasinya serta mengambil keputusan di tengah ketidakpastian yang ada. "Seperti di Kementerian ATR/BPN perubahan yang pasti terjadi Reformasi Birokrasi dan kesiapan ASN sendiri, kita sebagai pimpinan secara tangguh harus bisa menjelaskan kenapa ada penyederhanaan birokrasi dan sisi positif dari perubahan-perubahan ini bukan malah ikut mengeluh atas perubahan yang terjadi," tambahnya.
.
Pada webinar sesi ke 2, dihadirkan narasumber Ruben Saragih, _Consultant Executive Learning Institute_ Prasetiya Mulya menjelaskan bahwa saat ini kita bukan hanya masuk ke dalam tahun yang baru tapi kita juga masuk dalam era yang baru, untuk itu dibutuhkan adaptasi dalam menghadapinya. "Bukan yang paling kuat dan bukan yang paling pintar yang dapat bertahan dalam perubahan ini melainkan mereka yang paling bisa beradaptasi yang dapat bertahan, ujarnya.

Senada dengan Adriani Sukmoro, Ruben Saragih mengatakan bahwa pemimpin di ATR/BPN harus bisa merubah cara lama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. "Bapak Ibu selaku pimpinan harus bisa sadar bahwa kita sedang berada di era yang baru, jangan mengharapkan kita bisa kembali ke masa-masa sebelumnya, hari ini kita mengalami krisis global tidak pernah kita bayangkan sebelumnya hari ini Tuhan izinkan terjadi, kita pandang semua yang terjadi saat ini adalah ujian proses kenaikan kelas untuk level yang lebih tinggi," ungkapnya.

Webinar yang diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini, diharapkan dapat membentuk para pemimpin yang tangguh dan memberikan dampak yang positif kepada organisasinya seperti memberikan keteladanan menjadi _resilient_ , terdepan dalam memenangkan perubahan dan mendorong peningkatan produktivitas. 

Baca Juga: ATR/BPN Wujudkan One Spatial Planning Policy, Ditargetkan Rampung pada 2024