Bahrain, UEA, dan Israel Tanda Tangan 'Perjanjian Damai' di Gedung Putih

Suara.com - Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain telah menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih, Amerika Serikat yang diperantarai oleh Donald Trump pada Selasa (15/9/2020).

"Penandatanganan hari ini menetapkan sejarah pada jalur baru," kata Donald Trump kepada hadirin di luar Gedung Putih, disadur dari The Guardian, Rabu (16/9/2020).

"Ini hari yang luar biasa bagi dunia," kata Trump.

Ketiga negara tersebut sepakat untuk menjalin hubungan formal, mengakhiri tabu yang telah berlangsung selama puluhan tahun dalam diplomasi Arab.

Setelah menyambut perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada hari Selasa, Trump mengatakan "lima atau enam" negara lain hampir membuat kesepakatan serupa dengan Israel, tetapi tidak menyebutkan nama mereka.

"Saya pikir Israel tidak lagi terisolasi," ujar Trump.

Kedua pimpinan negara tersebut berusaha memanfaatkan perubahan regional sambil menghadapi kecaman domestik atas penanganan pandemi virus corona mereka.

Hanya beberapa orang di antara puluhan hadirin pada momen tersebut yang memakai masker.

Dengan menandatangani "perjanjian damai", kedua pemimpin yang diperangi ini dapat membanggakan kemenangan kebijakan luar negeri yang signifikan bahkan saat frustrasi menjalar di dalam negeri.

Baca Juga: Mulai Jumat, Israel Terapkan Lockdown Nasional Selama Tiga Minggu

Selain Netanyahu, Donald Trump juga menjamu menteri luar negeri UEA dan Bahrain, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Abdullatif bin Rashid Al Zayani, di Halaman Selatan Gedung Putih.

Mengacu pada tiga agama monoteistik, "kesepakatan Abraham" Trump akan membangun bisnis terbuka, penerbangan langsung, dan hubungan diplomatik.

Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan perdamaian penuh karena ketiga negara tersebut telah mempertahankan hubungan informal yang signifikan dan belum berperang.

Isi perjanjian tidak banyak bicara tentang konflik antara Israel-Palestina, yang telah menjadi penghalang kemajuan diplomatik hingga sekarang.

Para pihak berkomitmen hanya untuk "melanjutkan upaya untuk mencapai resolusi yang adil, komprehensif, dan langgeng".

Tidak disebutkan penangguhan rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat, yang telah dielu-elukan oleh UEA sebagai keuntungan besar dari kesepakatannya.