Suara.com - Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menguliti internal korporasi Pertamina.
Kritik Ahok didasari keinginan agar tata kelola BUMN benar-benar profesional.
Salah satu pernyataan Ahok yang kemudian menjadi polemik ialah kalau dia menjadi direktur utama perusahaan pelat merahitu akan banyak yang ribut, "kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini."
"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini,” kata Ahok channel YouTube POIN.
Pernyataan Ahok memantik polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang protes.
Anggota Fraksi Gerindra DPR Fadli Zon protes dengan pernyatan Ahok itu. "Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah. Atau mungkin memang sengaja?" kata dia yang dikutip Suara.com.
Kadrun itu terkenal dengan kepanjangan kadal gurun yang tentunya sudah dipahami banyak orang.
Menganggap ucapan itu rasis dan bisa memecah belah, Fadli Zon dibully netizen yang keheranan. "Duhh... Rasis katanya, kayak begini lulusan luar negeri. Sejak kapan kadrun dan kampret jadi ras? Nyinyiran tidak berkualitas zonk," kata seorang netizen.
Netizen mempertanyakan sejak kapan ngomong kadrun dibilang rasis dan masuk salah satu kata SARA.
Baca Juga: Alasan Ahok Dulu Pilih Saefullah jadi Sekda DKI: Mau Ikuti yang Saya Minta
Pengamat politik dan sosial Denny Siregar melalui akun Twitter @Dennysiregar7 mengomentari istilah kadrun yang disebutkan Ahok.
"Hahahaha. Gelar kadrun ternyata sudah melekat," katanya.
Isilah kadrun sohor usai pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2012 hingga pemilu presiden 2019. Istilah ini mengorbit setelah ramai kampret dan cebong -- sebutan untuk kelompok pro dan oposisi.
Pernyataan Ahok sebagai kritik
Pakar ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Ahok dalam memberikan kritik internal korporasi.
"Kami mengapresiasi langkah Ahok, maju terus saja, libas," kata Yusri di Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Berita Terkait
-
Demi Peningkatan Layanan pada Masyarakat, Pertamina Harus Jadi Lokomotif Ketahanan Energi Nasional
-
Gas Melon Langka di Indramayu, Lucky Hakim Endus Praktik Pengoplosan: Pertamina Harus Gandeng Polisi
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
Jadi Korban Rasisme di Piala Dunia 2026, Respons Berkelas YouTuber Korea inoCat
-
Mandalika Kembali Jadi Panggung MotoGP 2026, Indonesia Incar Efek Besar Pariwisata
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK